Wawancara Guru Besar IPB yang Digugat Rp510 Miliar

Profesor IPB: Saya Bukan "Pelacur" Ilmu

Citra Larasati    •    Rabu, 10 Oct 2018 14:03 WIB
Profesor Digugat
Profesor IPB: Saya Bukan
Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Bambang Hero Saharjo, dokumentasi pribadi.

Jakarta:  Hingga Rabu, 10 Oktober 2018 pukul 13.26 WIB, jumlah dukungan untuk Profesor Bambang Hero Saharjo yang dituangkan dalam petisi di situs Change.or.id sudah mencapai angka 25.280 tanda tangan.  Profesor IPB tersebut saat ini tengah menghadapi gugatan, dari PT Jatim Jaya Perkasa (PJJ) sebesar Rp510 miliar.

Perusahaan tersebut menjadi lawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam persidangan kasus pembalakan dan kebakaran hutan dan lahan 2013 lalu.  Kala itu, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB ini diminta KLHK untuk menjadi saksi ahli di kasus yang akhirnya dimenangkan oleh KLHK itu.

Guru besar atau profesor, berdasarkan UU no 14 tahun 2005 pasal 1 tentang guru dan dosen adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.  Guru besar atau profesor tersebut memiliki kepakaran dalam bidang tertentu yang ditekuninya. 

Seorang guru besar juga memiliki beberapa kewajiban, yakni memberi kuliah, melakukan penelitian, membimbing para doktor, dan melakukan pengabdian masyarakat.  Untuk kewajiban terakhir, salah satunya adalah melakukan kegiatan yang bersifat konsultatif seperti menjadi saksi ahli dalam sebuah kasus.

Bagaimana cerita Profesor Bambang sebagai seorang akademisi menghadapi gugatan hukum yang kini tengah dihadapi? Berikut wawancara Medcom.id dengan Profesor Bambang Hero Saharjo:

T:  Bagaimana awal mulanya, Anda bisa bersentuhan dengan kasus ini?

J:  Berawal dari tahun 2013, saat itu saya masih menjadi dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk periode 2011-2015.  Kebetulan saat itu saya juga menjabat sebagai kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Fakultas Kehutanan IPB. 

Waktu itu, ada permintaan dari Kementerian Lingkungan Hidup (sekarang KLHK) kepada dekan fakultas kehutanan IPB. Inti suratnya meminta dekan menunjuk ahli, untuk melakukan verifikasi lapangan, adanya indikasi pembakaran hutan oleh PT PJJ itu.  Kemudian Fakultas menugaskan saya dan Pak Basuki Wasis untuk melakukan verifikasi lapangan, mengikuti surat KLH itu.

T:  Peran Pak Basuki sebagai apa?

J:  Saya saksi ahli kebakaran hutan dan lahan, sedangkan Pak Basuki pakar kerusakan lingkungan.  KLH mengundang kami untuk sama-sama turun ke lapangan. 

T:  Kegiatan apa yang Bapak lakukan saat turun ke lapangan?

J:  Yang kami lakukan itu memverifikasi kasus pidana dan perdatanya. Kami ke lapangan ambil sample, lihat sarana prasarana, dan verifikasi. Hasilnya dituangkan ke dalam bentuk surat keterangan ahli, berisi data dari apa yang kami lihat di lapangan.  Seperti kondisi tanah, tanaman, kondisi sarana prasarana dan lainnya. Setelah hasil laboratorium keluar, dituangkan dalam surat keterangan ahli.  Kemudian, surat itu mulai diberkas untuk proses pidana dan perdata. 

T: Lalu kapan rangkaian persidangan itu mulai?

J:  Setelah pemberkasan itu, mulai sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Riau.  Pidana yang diproses ada dua.  Pertama pelaku fungsional, yaitu asisten manager PT PJJ, satunya lagi untuk korporasinya.  Keputusan sidang di PN dinyatakan asisten manager PT PJJ bersalah, karena lalai (sehingga kebakaran hutan terjadi).  Beliau dapat hukuman penjara dan denda.

kemudian KLH mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT), keputusan PT justru membatalkan putusan PN. Keputusan PT menilai hal itu bukan kelalaian, tapi kesengajaan telah melakukan pembalakan dan lainnya. Akhirnya hukuman penjaranya lebih berat, begitu juga dendanya.

Baca: Guru Besar IPB Digugat Perusahaan Pembakar Lahan

T:  Bagaimana dengan proses persidangan korporasinya?

J:  Kemudian di korporasi mengalami hal yang sama, dinyatakan bersalah.  Diminta denda satu miliar rupiah, keputusan hukum ini sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap).  

Kemudian dalam perkara perdatanya, kerusakan lingkungan yang disebabkan akibat kebakaran hutan itu, dalam putusan PN disebut 120 hektar, sesuai laporan perusahaan.  Namun hakim punya perhitungan sendiri, KLH kala itu menggugat 1.000 hektar, senilai Rp400 miliar kerugian.

Keputusan PN hanya 120 hektar, lalu KLH banding ke PT Jakarta, dan PT lagi-lagi membatalkan putusan PN.  Pada putusan PT, mengabulkan seluruhmya gugatan KLH. Putusan ini kemudian dikuatkan keputusan MA (Mahkamah Agung) dan sudah inkracht.  Ini proses panjang, hasilnya baru kami ketahui dua bulan lalu.

Satu hal lagi, bahwa selama kami berproses, diketahui kami tidak pernah menemukan adanya izin perusahaan PJJ itu. Surat izin baru ada 2014. Jadi selama ini juga mereka tidak berizin.

T:  Lalu bagaimana awalnya hingga Anda bisa digugat?

J:  Gugatan yang dilayangkan pada saya ini juga saya ketahui secara tidak sengaja.  Beberapa waktu lalu saya iseng sedang browsing di Google soal kasus ketika saya menjadi saksi ahli tersebut.   

Kemudian saya menemukan ada nama Bambang Hero Saharjo di PN Cibinong melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).  Ternyata nama saya didaftarkan oleh PT PJJ, saya digugat karena melakukan perbuatan melanggar hukum (PMH), gugatan didaftarkan 17 September 2018 lalu.  

Sampai hari ini, belum ada permberitahuan resmi dari pihak PN, maupun perusahaan PJJ.  Buru-buru saya mengabarkan ke KLHK, mereka menyatakan akan mendukung penuh. Sampai akhirnya kasus ini viral, dan support berdatangan dari mana-mana

T:  Bagaimana proses perizinan dari kampus saat anda menjadi saksi ahli?

J:  Jadi apa yang kami lakukan sudah sangat prosedural. Ada surat tugas dari kampus, di awal persidangan hakim pasti akan tanya, saudara siapa? ada surat penunjukan dan surat tugas tidak?

T:  Secara keilmuan apakah apa yang anda lakukan sebagai saksi ahli juga sudah prosedural?

J:  Untuk semua teknik di lapangan itu seperti penelitian saja, rekonstruktif, memastikan benar telah terjadi kebakaran.  Kami juga menggunakan data citra satelit, lakukan sampling, pemeriksaan, bagaimana kondisi lapangan.  Menurut kami sudah sesuai prosedural, secara keilmuannya sudah benar. 

T:  Syarat untuk menjadi saksi ahli dari akademisi apa saja?

J:  Kami melihat di keputusan MA kan ada persyaratan sebagai saksi ahli.  Saya sudah menjadi saksi ahli di ratusan kasus.  Syaratnya minimal S2, dan saya sudah guru besar, artinya sudah memadai.  Bahkan saya sempat protes, saksi ahli yang digunakan pihak PJJ tidak kompeten, karena menggunakan ahli ekologi satwa liar.

T:  Bagaimana respons pihak kampus IPB menanggapi ini?

J:  Kalau sampai hari ini, kami sudah berhadapan dengan Pak Rektor. Pak Rektor berkomitmen men-support.

T:  Persiapan menghadapi gugatan ini?

J:  Alhamdulillah, setelah dari SIPP PN Cibinong itu, akhirnya saya menghubungi dirjen Penegakan Hukum KLHK. Bu Siti Nurbaya juga merespons baik.  Dikoordinasikan dengan Pak Dirjen, dan sudah dipersiapkan juga penasihat hukumnya.

T:  Bagaimana sebetulnya posisi akademisi saat menjadi saksi ahli di mata hukum?

J:  Kalau melihat aturan, saksi ahli seharusnya tidak bisa digugat, bahkan harus dilindungi. Tapi memang harus dilihat, ini saksi ahli seperti apa dulu. Di persidangan itu kan juga banyak "pelacur ilmu".   

Mestinya mengatakan A, lalu mengatakan B.  Intinya saya welcome saja, jika gugatan ini diproses.  Karena saya yakin, saya bukan pelacur ilmu. Dari 2000 sampai tahun ini, sudah ratusan kasus saya menjadi saksi ahli, tidak pernah ada masalah dengan kredibilitas keahlian saya.  Kalau tidak kredibel, tentu saya tidak akan dipakai lagi.  

T:  Apa makna menjadi saksi ahli di mata anda sebagai seorang guru Besar?

J: Jadi begini, menjadi saksi ahli, terutama untuk kasus ini adalah panggilan hati nurani, untuk memberikan hak pada masyarakat atas udara yang bersih.  Saya berharap dari sisi penegakan hukum ada efek penjeraan, yang selama ini membakar jangan membakar lagi.  Semua yang support saya rata-rata masyarakat yang berada di daerah terpapar asap. 

Mereka sampai bilang ke saya "Prof. kami tidak akan meninggalkan profesor sendirian," Intinya saya tidak akan menjemput bola gugatan ini, saya akan menunggu sampai pemberitahuan resmi itu datang dari perusahaan penggugat maupun dari PN.

T:  Pesan apa yang ingin anda sampaikan kepada para akademisi yang kebetulan ditawarkan menjadi saksi ahli?

J:  Saya 18 tahun menjadi saksi ahli. Kembalilah kepada hati nurani. Kehadiran bapak ibu tidak hanya mengurusi kampus.  Bapak ibu juga bagian dari masyarakat, membantu masyarakat, dan negara. Maju saja, jika apa yang bapak ibu lakukan adalah benar, untuk memberikan penecarahan kepada publik dalam sebuah kasus.  Jangan takut kalau benar, maju terus!


(CEU)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA