Komisi X DPR Berinisiatif Bentuk Badan Perbukuan Nasional

M Studio    •    Sabtu, 15 Oct 2016 20:01 WIB
ruu dpr
Komisi X DPR Berinisiatif Bentuk Badan Perbukuan Nasional
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (Foto:Dok.DPR)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi X DPR RI berinisiatif membentuk Badan Perbukuan Nasional yang berfungsi mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan insan perbukuan. Dengan demikian diharapkan buku-buku bisa didapat dengan mudah, murah, gampang diakses, dan bermutu.

"Badan ini sudah kita diskusikan dalam pembahasan tahap 1 RUU Sistem Perbukuan (Sisbuk) dengan pemerintah. Walaupun masih dalam perdebatan dengan MenPAN-RB, ada kekhawatiran karena sebelumnya pernah dibentuk Dewan Perbukuan," kata Ketua Tim Panja RUU Sisbuk Sutan Adil Hendra, usai pertemuan dengan Sekda Provinsi Jambi dan sejumlah insan perbukuan Jambi, Jumat, 14 Oktober 2016.

Padahal, lanjut Sutan, Badan Perbukuan berbeda dengan Dewan Perbukuan. "Saat berbentuk Dewan Perbukuan, ketuanya presiden, wakilnya para menteri terkait, mana bisa efektif. Kita usulkan Badan Perbukuan Nasional diisi oleh eselon 1, karena bagian pengawasan buku (Puskurbuk) yang ada di Kemendikbud sekarang dipegang eselon 3, sehingga tidak bisa mengambil keputusan langsung," ucap politikus Dapil Jambi ini.

Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) saat ini juga hanya memiliki kewenangan pengawasan pada buku pendidikan yang dibuat kementerian. Sedangkan, buku umum tidak bisa diawasi.

"Jadi menurut saya, sudah tepat jika Puskurbuk diubah menjadi Badan Perbukuan Nasional dengan ditambah kewenangannya. Badan itu juga bisa mengakomodir seluruh insan perbukuan dan menjadi pemimpin koordinasi" ujarnya.

Lebih lanjut, kata Sutan, Badan Perbukuan nantinya akan membuat beberapa regulasi buku pendidikan maupun buku umum. Pertama, akan dibuat filter, norma dan aturan terhadap buku-buku agar berkualitas.

Kedua, regulasi terhadap buku dengan harga terjangkau. Ketiga, bagaimana mendorong penerbit dan penulis supaya terus bergairah melahirkan karya-karya berkualitas, karena nantinya mereka diberikan hak dan kewajiban yang layak.

"Selama ini kita dengar masukan para penulis maupun penerbit, royalti yang didapat tidak sebanding. Semua itu sudah kita tampung, nanti kita cari sistemnya supaya dapat dituangkan dalam RUU Sisbuk," ujar Sutan.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR Dwita Ria Gunadi menjelaskan, Badan Perbukuan Nasional ini akan berbeda peran dan fungsi dari Dewan Perbukuan yang lama.

"Badan ini selain membuat kebijakan, juga sebagai eksekutor, sehingga kalau ada buku tidak layak, bisa langsung ditindak. Dan badan ini bisa mengawasi isi buku yang tidak sesuai, mengkoordinir kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi," kata politikus F-Gerindra itu.

Selain itu, Badan Perbukuan nantinya akan merumuskan bagaimana penulis dan penerbit bisa mendapatkan penghasilan yang layak.

Sekda Pemprov Jambi, Ridham Priskab, mengatakan, RUU Sisbuk diharapkan benar-benar memberikan jaminan terhadap kualitas perbukuan, baik buku umum maupun pendidikan.

Dari sisi penerbit, lanjut Ridham, ada masukan dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) bahwa RUU Sisbuk harus dapat melindungi hak-hak  penulis dan penerbit. Sebab, selama ini tidak seimbang antara royalti dengan biaya produksi buku.

Ridham menambahkan, perlu juga dibuat regulasi mengenai tata kelola penerbitan itu sendiri. Karena di Jambi ini banyak yang belum tahu. Diungkapkan perwakilan IKAPI di Provinsi Jambi bahwa penerbit hanya ada dua.

"Diharapkan, RUU Sisbuk mampu mengangkat harkat dan martabat para penulis maupun penerbit," tutur Ridham.


(ROS)

Surat Suara Pilkada DKI Dicetak di Makassar

Surat Suara Pilkada DKI Dicetak di Makassar

50 minutes Ago

Sebuah perusahaan percetakan yang lokasinya jauh dari Jakarta menjadi pencetak surat suara Pilk…

BERITA LAINNYA