Akreditasi Madrasah Terkendala Biaya

Puluhan Ribu Madrasah Belum Terakreditasi

Whisnu Mardiansyah    •    Rabu, 09 Jan 2019 16:16 WIB
Madrasah di Indonesia
Puluhan Ribu Madrasah Belum Terakreditasi
Ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher, Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.

Jakarta:  Proses akreditasi yang tidak murah menjadi kendala bagi madrasah untuk ikut dalam proses akreditasi.  Pengelolaan madrasah yang didominasi swadaya masyarakat dan minimnya bantuan pemerintah turut memperlambat peningkatan kualitas madrasah di Indonesia.

Ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher mengakui, saat ini jumlah madrasah dan pesantren dari tingkat diniyah hingga aliyah tercatat mencapai 89 ribu unit. Namun, baru sekitar 52 ribunya saja yang sanggup mengikuti proses akreditasi. 

"Kita (madrasah) tidak banyak per tahun, hanya 10 ribu yang bisa diakreditasi," kata Ali kepada Medcom.id di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

Menurut Ali, dengan mayoritas pengelolaan madrasah secara mandiri dan swadaya oleh masyarakat ini juga menjadi salah satu penyebab tidak gesitnya madrasah dalam mengejar kualitas.  Proses akreditasi yang berbiaya mahal ini sulit dipenuhi madrasah-madrasah, sementara, mengingat mereka juga minim bantuan dari pemerintah pusat. 

"Karena sekali akreditasi tidak lebih dari 10 juta, sementara seluruh total pondok pesantren madrasah 89 ribu," jelasnya. 

Baca: Partisipasi Madrasah Ikut Akreditasi Masih Rendah

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN S/M), Toni Toharudin mengatakan, sekolah umum memiliki kesiapan yang relatif lebih baik dibandingkan madrasah dalam hal mengikuti proses akreditasi.  "Terkait dengan akreditasi, sekolah umum lebih siap dibandingkan madrasah.  Saya punya data, bahwa madrasah yang baru diakreditasi nilai pemenuhan standarnya lebih rendah dibandingkan dengan sekolah umum," kata Toni kepada Medcom.id, di Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.


(CEU)