Komisi VI Berharap Program Perhutanan Sosial Mampu Sejahterakan Masyarakat

Anggi Tondi Martaon    •    Kamis, 28 Sep 2017 12:23 WIB
berita dpr
Komisi VI Berharap Program Perhutanan Sosial Mampu Sejahterakan Masyarakat
akil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana (Foto:Dok.DPR RI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana berharap, pelaksanaan Program Perhutanan Sosial, bisa dilakukan secara produktif. Program tersebut diharapkan mampu menyejahterakan masyarakat sekitar hutan.

Namun, Azam menilai bahwa pelaksanaan program itu perlu pembinaan, pengawasan dan tidak terjadi peralihan kepemilikan tanah. "Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan. Yang penting adalah bisa diawasi, dikelola, dibina dan tidak menjadi perubahan kepemilikan dari tanah,” kata Azam, dalam keterangan tertulis, Kamis 28 September 2017.
 
Politikus Demokrat itu juga mengapresiasi terhadap konsep perhutanan sosial. Sebab, dianggap bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan terkait kepastian lokasi lahan garapan, pendanaan, pasar, pembinaan, dan pendapatan yang lebih baik.  
 
Dalam rapat yang mengagendakan pembahasan atas terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, Azam menilai hal ini disebabkan Perum Perhutani tidak mempunyai kewenangan untuk mengelola tanah negara yang dimiliki Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Disisi lain, Perum Perhutani tidak mempunyai kemampuan dikarenakan kesulitan finansial.
 
Azam menjelaskan kebijakan ini cukup bagus, sebagai cara mengoptimalkan potensi hutan dengan melibatkan dan mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Namun pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan kehati-hatian dan pengawasan yang ketat.
 
“Dengan adanya kebijakan ini bagus, asalkan pelaksanaannya disertai dengan pengawasan dan pengendaliannya. Asal bahwa Jangan sampai hak atas lahan atau tanah ini beralih dengan berbagai macam cara yang tidak benar. Apalagi isi peraturan ini diberikan selama 35 tahun dan bisa diwariskan  ini yang menjadi pertanyaan,” ungkapnya.
 
Sebelumnya, Komisi VI mendapatkan informasi dari elemen masyarakat bahwa terjadi keresahan atas terbitnya Permen tersebut karena sudah ada lembaga Lembaga Masyarakat Daerah Hutan (LMDH) yang sudah mengelolanya. Bahkan ada masukan keinginan dari masyarakat bahwa Permen itu dicabut.
 
Menurutnya, perlu ada sosialisasi kepada masyarakat terhadap pelaksanaan Permen LHK itu, sehingga tidak terjadi keresahan di masyarakat, dan pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan mensejahterakan masyarakat sekitar hutan.  Selain itu, diharapkan Perhutanan Sosial ini menjadi kontra produktif dengan masyarakat LMDH yang sudah mengelola terlebih dahulu.
 
“Harus ada sosialisasi kepada mereka sehingga menjadi sinergi bukan terjadi kelemahan tapi menjadi sinergi antara yang sudah eksis dengan  yang baru. Yang penting adalah bisa diawasi, dikelola, dibina dan tidak menjadi perubahan kepemilikan dari tanah,” tegasnya.
(ROS)

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

2 hours Ago

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat hilangnya sejumlah nama politisi yang seb…

BERITA LAINNYA