BPOM Temukan Produk Impor Ilegal Bernilai Rp146 Miliar

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 14 Feb 2018 20:24 WIB
produk ilegalbpom
BPOM Temukan Produk Impor Ilegal Bernilai Rp146 Miliar
Ilustrasi. Medcom.id/Rakhmat Riyandi

Jakarta: Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI mendapati masuknya produk impor ilegal berupa bahan baku obat, bahan pangan, dan kosmetik selama 2016-2017. Total produk impor ilegal itu senilai Rp146,88 miliar.

Kepala BPOM RI Penny Kusumastuti Lukito merinci, nilai impor produk ilegal berupa obat sebesar Rp6,38 miliar, suplemen makanan Rp53 miliar, kosmetik Rp78 miliar, dan bahan pangan Rp9,5 miliar. Produk impor ilegal ini berasal dari Singapura, Malaysia, Thailand, India dan Tiongkok. 

"Yang masuk melalui pelabuhan di Kalimantan Timur, Kepulauan Riau maupun jalur darat di perbatasan Kalimantan Barat," kata Penny dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 14 Februari 2018. 

Penny mengatakan, produk ilegal ini banyak masuk ke Indonesia melalui perorangan karena perilaku pasar masyarakat. Makanya, ia menilai perlu diperkuat lagi kerja sama lintas sektoral di perbatasan. Apalagi, kata dia, aturan Pemda atau lintas negara tidak relevan lantaran masyarakat terbiasa dan tergantung terhadap produk tanpa izin edar serta disparitas harga.

Penny mengklaim BPOM selama ini telah menjalin komunikasi dengan Polri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kementerian Dalam Negeri guna kerjasama lintas sektoral di bidang pengawasan dan penindakan di daerah perbatasan.

BPOM RI juga diklaim telah melakukan perbaikan birokrasi untuk mewujudkan sistem pelayanan prima. Sistem ini mencakup penambahan jadwal layanan, bimbingan teknik dan coaching clinic. BPOM juga telah merevisi dan menyusun regulasi baru, perbaikan manajemen, dan infrastruktur pendukung untuk efektivitas, percepatan serta transparansi.

Ia menyebut, BPOM RI terus melakukan penggunaan teknologi informasi (e-registrasi dan QR-Code) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penggunaan teknologi ini, kata dia, tak hanya untuk percepatan registrasi dan perizinan, tapi juga peningkatan efektivitas pengawasan dan transparansi. 

“Semuanya ini bertujuan menciptakan transparansi proses dan percepatan registrasi dan akses masyarakat pada produk bermutu dan aman,” ujar dia. 

Penny menastikan, BPOM terus melakukan perbaikan berkelanjutan, peningkatan kapasitas sistem e-registrasi, simplifikasi regulasi, capacity building, peningkatan kualitas pelayanan serta keberpihakan pada UKM.

Hal ini sesuai dengan substansi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 yang pada prinsipnya meliputi penajaman tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM RI dalam rangka penguatan kelembagaan.

Penguatan kelembagaan BPOM RI dalam Perpres tersebut berfokus pada fungsi dalam fasilitasi pengembangan dan pembinaan industri obat dan makanan. Terutama terkait dengan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan melalui pembentukan Deputi Bidang Penindakan.

Penny juga menjelaskan mengenai produk suplemen yang mengandung DNA babi (Enzyplex dan Viostin DS). Menurut dia, produk itu sejak tahap registrasi sudah memenuhi ketentuan, dengan bahan berasal dari sapi. 

Namun, permasalahan muncul setelah produk diedarkan. Kemudian diawasi secara post-market, BPOM RI melakukan sampling terhadap barang yang beredar sehingga ditemukan ada beberapa batch yang terindikasi mengandung DNA babi. 

BPOM RI, kata dia, juga telah memberikan sanksi yaitu penarikan barang yang beredar dari suplemen yang terindikasi mengandung DNA babi. Pihaknya juga menarik izin edar produk tersebut.  

Ia mengaku baru akan mempublikasi pemberian sanksi dan tindak lanjut penanganan setelah adanya data pendukung tang lengkap. Sehingga, publik bisa teredukasi dan terlindungi. Namun, kata dia, BPOM RI sudah memberikan peringatan keras terhadap perusahaan yang mengedarkan, dan penarikan produk dari pasar dan penarikan nomor izin edar (NIE) produk tersebut. 

Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR-RI Dede Yusuf menyambut baik upaya BPOM RI memperketat pengawasan di daerah perbatasan. Dia menilai, daerah perbatasan harus menjadi prioritas BPOM RI dalam alokasi pembangunan Balai Besar POM di tahun ini.

“Kita harap dari 50-an balai POM yang akan dibangun pada tahun ini, daerah perbatasan jadi prioritas. Contohnya, perbatasan Malaysia saja, sepanjang Kalimantan ada berapa balai POM yang diperlukan,” ujar Dede. 

Menurut Dede, wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga sangat riskan terhadap peredaran produk impor yang tidak layak konsumsi serta tidak memiliki izin edar. Hal ini disebabkan, perilaku masyarakat yang masih bertransaksi melintasi wilayah perbatasan.

Politikus Demokrat itu mendukung BPOM RI untuk terus meningkatkan kerja sama lintas sektoral buat meningkatkan pengawasan di perbatasan, khususnya di jalur 'tikus'.


(AGA)