Mengenal RUU Sistem Perbukuan

Anggitondi Martaon    •    Selasa, 20 Sep 2016 19:25 WIB
ruu dpr
Mengenal RUU Sistem Perbukuan
Ilustrasi: Perpustakaan Keliling (Foto:Antara/Arif Firmansyah)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi X DPR RI tengah fokus melakukan pembahasan RUU Sistem Perbukuan. Aturan tersebut diharapkan dapat memberikan jawaban mengenai permasalahan perbukuan yang selama ini dihadapi oleh seluruh pihak terkait.

Anggota Komisi X DPR RI Noor Achmad menjelaskan, ada beberapa poin utama yang menjadi semangat pihaknya menggenjot pembahasan RUU Sistem Perbukuan. ‎Pertama, mengenai konten buku yang akan disajikan kepada masyarakat.

‎"Kita masih sering mendapatkan buku yang berisi SARA, tidak menjunjung tinggi martabat bangsa Indonesia," kata Noor, di Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Kedua, RUU Sistem Perbukuan tersebut nantinya akan mengakomodasi mengenai kesejateraan penulis.

"Selain itu, kita juga belum bisa mendapatkan perlindungan kepada penulis dan penerbit," ungkap dia.

Ketiga, dalam RUU tersebut juga akan mengatur mengenai tentang hak cipta. Salah satu poin yang akan diatur yaitu penulis tetap mendapatkan hak cipta, meski karyanya telah dijual kepada penerbit.

"Ke depan, jual karya tulis itu hak cipta tetap menjadi hak yang bersangkutan. Termasuk juga penelitian yang dibiayai oleh biaya lain, tetap menjadi hak dari yang bersangkutan (penulis), meskipun hak penerbitannya, hak penggunanya menjadi hak orang lain yang membayar," kata dia.

Selain itu, ‎Komisi X juga mengusulkan pembentukan Dewan Buku. Lembaga tersebut nantinya akan mengawasi penerbitannya, hak cipta, distribusi sampai dengan kontennya.

"Apakah buku buku ini berisi SARA, apakah buku ini bertentagan dengan budaya bangsa atau merusak budaya bangsa. inilah menjadi salah satu tugas dari dewan buku tersebut," kata Noor.

‎Dewan Buku rencananya akan diisi oleh orang yang memahami manajemen, konten, dan penerbitan buku.

"Mungkin bisa diisi oleh pakar, penerbit, dari seorang manajer dan lains sebagainya. Kita memang belum menentukan kriteria tersebut. Kita harapkan ke depan ada persyaratan khusus mengenai personel atau persyaratan Dewan Buku tersebut," ucap Noor.


(ROS)

Video /