Polri Sarankan Massa Buruh Unjuk Rasa di Luar 2 Desember

Arga sumantri    •    Selasa, 29 Nov 2016 08:58 WIB
unjuk rasa
Polri Sarankan Massa Buruh Unjuk Rasa di Luar 2 Desember
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar. ANT/Hafidz Mubarak A.

Metrotvnews.com, Jakarta: Polri memastikan aksi 2 Desember hanya dilakukan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat. Jika ada unjuk rasa lain di luar Monas, Polri menyebut itu bukan bagian dari agenda Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan, masyarakat yang ingin unjuk rasa di luar agenda GNPF-MUI agar mengurungkan niatnya. Polisi menyarankan aksi di luar agenda GNPF-MUI tidak dilakukan pada hari yang sama.

"Silakan dipilih hari lain. Hal ini agar tidak terjadi perbedaan," kata Boy usai rapat pengamanan aksi 2 Desember di Mapolda Metro Jaya, Senin (28/11/2016) malam.

Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) jadi salah satu elemen masyarakat yang sudah menyatakan bakal ikut turun ke jalan pada 2 Desember. Polisi , kata Boy, segera berkoordinasi dengan pengurus KSPI.

"Dari kelompok KSPI, kan buruh ingin unjuk rasa juga. Apakah ini agendanya sama atau tidak nanti kita ajak bicara. Kita sarankan hari lain yang berbeda," jelas Boy.

Kalau nantinya massa buruh tetap turun ke jalan dan punya agenda berbeda, polisi bakal menghadapinya secara persuasif. Walau tetap, prosedur dan ketetapan unjuk rasa juga bakal jadi pegangan Polri. "Kita ajak bicara baik-baik," imbuh Boy.

Boy berharap larangan orasi di luar Monas saat 2 Desember bisa dipandang secara positif. Sebab, imbauan itu dikeluarkan guna mengantisipasi ada pihak yang punya tujuan negatif dengan mendompleng aksi 2 Desember yang disebut bertajuk "superdamai" itu.

"Yang diharapkan Polri hanya tertib saja. Enggak ada larangan unjuk rasa tapi yang penting tetap bicara baik-baik saja. Kalau melanggar hukum ya ada aturan hukumnya," jelas Boy.

Seperti diketahui, KSPI juga berencana menggelar unjuk rasa pada 2 Desember. Sekitar 200 ribu buruh se-Jabodetabek bakal mogok kerja nasional pada 2 Desember 2016. Buruh juga akan menyampaikan pendapat di Istana Kepresidenan pada hari yang sama.

Setidaknya, ada tiga poin yang ingin disuarakan buruh, yakni meminta pencabutan PP 78/2015 dan menolak upah murah. Buruh juga minta penaikan UMP/UMK 15 sampai 20 persen. Tak hanya itu, buruh juga akan menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama, tersangka kasus dugaan penistaan agama, dipenjarakan.

Ketua Departemen Infokom dan Media KSPI, Kahar S Cahyono, mengatakan, aksi sengaja dihelat berbarengan dengan aksi yang diinisiasi GNPF MUI. Siang ini, KSPI bakal memberikan keterangan lanjutan terkait rencana aksi 2 Desember.


(OGI)