Penghapusan Ujian Nasional Didukung Legislator

Pelangi Karismakristi    •    Rabu, 30 Nov 2016 08:01 WIB
berita dpr
Penghapusan Ujian Nasional Didukung Legislator
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (Foto:Dok.DPR)

Metrotvnews.com, Jakarta: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menghapus Ujian Nasional (UN) mendapat dukungan legislator.

Sebab, selama ini kurikulum yang digunakan tidak terpusat pada pemerintah, namun pada satuan pendidikan masing-masing yaitu sekolah.

"Jika kurikulum dibuat sekolah, otomatis kemampuan siswa di setiap sekolah akan berbeda. Namun kenapa pemerintah selama ini masih campur tangan apalagi mengadakan evaluasi penentu kelulusan. Padahal, kurikulum dibuat oleh guru yang lebih paham karakteristik siswanya,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra, di Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Menurut politikus Gerindra itu, sejauh ini UN hanya dijadikan sertifikasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. UN pun dinilai belum akurat untuk mengukur tingkat kecerdasan siswa.

Alasan Sutan mendukung penghapusan UN, karena selama ini melihat ajaran yang diberikan guru kepada anak didiknya menjadi sia-sia. Mengingat, keputusan lulus tidaknya murid, ditentukan oleh pemerintah yang mengeluarkan soal UN. Padahal, yang memahami kemampuan murid adalah guru di sekolah masing-masing.

"Artinya, terjadi ketidakadilan dalam dunia pendidikan Indonesia. Setiap sekolah memiliki standar kelulusannya berbeda,” kata Sutan tegas.

UN dianggap tidak layak dijadikan sarana mengontrol mutu, karena mutu lahir dari sebuah proses, bukan sekali evaluasi. UN juga dinilai tidak membentuk watak kerja keras, namun membentuk watak bohong dan licik karena dipaksa harus lulus.

"Selama ini UN terlalu mengandalkan nilai kognitif yang tertulis dengan pada lembar jawaban, apalagi siswa merasa diteror akan suasana ujian yang penuh ketegangan,” ucap Sutan.

Politikus asal dapil Jambi itu menambahkan, jika UN ditiadakan, maka dana yang terlanjur dialokasikan, nanti bisa dialihkan untuk penambahan sarana prasarana sekolah.
 
Mendikbud Muhadjir Effendy mewacanakan untuk menghapus UN. Ia mengaku sudah dipanggil Presiden Joko Widodo terkait hal ini. Mendikbud mengatakan, kelulusan siswa akan ditentukan oleh pihak sekolah. Sementara, hasil ujian akhir bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan.

Keputusan itu sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya sudah dipanggil Pak Presiden, sebelum Jumatan tadi saya dipanggil. Prinsipnya beliau sudah menyetujui, tinggal menunggu inpres," kata Muhadjir, dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, 25 November 2016.

Meski dihapus kata Mendikbud tetap akan ada ujian akhir bagi siswa yang dilakukan oleh pemerintah setempat. "Ujian Nasional tetap akan saya lakukan sesuai dengan amanah Mahkamah Agung kalau semua pendidikan di Indonesia sudah bagus. Makanya nanti akan pemetaan saja. Nanti kita lihat apakah perbaikan di 2017 cukup signifikan,” kata Mendikbud.


(ROS)