Kinerja Kementerian dan Lembaga Membaik

   •    Rabu, 06 Dec 2017 05:51 WIB
kementerian lembaga
Kinerja Kementerian dan Lembaga Membaik
Anggota Ombudsman Adrianus Meliala/MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Ombudsman RI (ORI) merilis hasil penilaian atas kepatuhan penyelenggara layanan publik di 22 kementerian, 6 lembaga, 22 provinsi, 45 pemerintah kota, dan 107 pemerintah kabupaten.

Ombudsman memberikan penghargaan predikat kepatuhan tinggi terhadap sejumlah kementerian/lembaga, yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Sekretariat Negara, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Di tingkat kepala daerah, puluhan pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten meraih predikat kepatuhan tinggi. Dari hasil tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin Sahrul Yasin Limpo dilaporkan menjadi peraih predikat kepatuhan tertinggi.

Komisioner Ombudsman Adrianus Meilala mengatakan, atas hasil pada penilaian tahun ini, ORI tidak lagi menilai entitas penyelenggara layanan publik yang pada tahun lalu masuk zona hijau. ORI fokus pada penyelenggara yang masih di zona kuning dan merah.

"Pada 2016 ada dua kementerian masuk zona merah, tapi pada tahun ini hanya satu kementerian yang masih masuk di zona merah," ujar Adrianus seperti dilansir Media Indonesia, Rabu, 6 Desember 2017.

Dari 14 kementerian yang tahun lalu ada di zona merah atau kuning, kini lima di antaranya sudah masuk zona hijau, yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Hukum dan HAM.

Sementara itu, delapan kementerian masuk zona kuning dan satu kementerian, yakni Kementerian Pertahanan, masih tertinggal di zona merah.

Direktur Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng menyoroti buruknya kualitas pelayanan publik sejumlah pemkot dan pemkab, Itu, kata dia, disebabkan lemahnya komitmen kepala daerah.

"Kepala daerah harusnya memosisikan diri sebagai pelayan publik, bukan penguasa. Karena tujuan utama otonomi daerah itu memberikan layanan publik yang terbaik," tegas dia.


(OJE)

Opsi: Setnov Bicaralah! (2)

Opsi: Setnov Bicaralah! (2)

22 minutes Ago

Peradilan Setya Novanto ibarat drama hukum. Persidangan sempat diwarnai aksi bisu Setnov. Duduk…

BERITA LAINNYA