Kesatuan Pengelolaan Hutan Jadi Ujung Tombak

Haifa Salsabila    •    Selasa, 05 Dec 2017 17:14 WIB
reforma agraria
Kesatuan Pengelolaan Hutan Jadi Ujung Tombak
Ilustrasi warga memegang sertifikat tanah/ANT/Adeng Bustomi

Jakarta: Ketua Dewan Perhutanan Nasional Didik Suhardjito menekankan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) berperan penting dalam pengelolaan hutan-hutan di Indonesia. KPH menjadi ujung tombak.

"Tujuan atau keinginan untuk mencapai pengelolaan hutan yang baik dapat mengandalkan KPH," ujar Didik pada acara Focus Group Discussion 'Hutan Sosial untuk Kesejahteraan Rakyat' di Gedung Media Indonesia, Selasa, 5 Desember 2017.

KPH bisa menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu penting untuk mewujudkan kompromi pengelolaan hutan.

Ia menjelaskan KPH paling tahu kondisi lapangan, termasuk kondisi fisik dan sosial budaya masyarakat.

"Perencanaan hutan baiknya berbasis lapangan, KPH saya rasa yang paling tepat," terang Didik.

Pemerintah pusat, terang dia, tetap memiliki kendali. KPH nantinya diwajibkan membuat rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP) dan harus mendapat persetujuan pemerintah pusat.

"Semua rencana pengelolaan hutan, termasuk di dalamnya dinas perhutanan sosial, ada di sini," ujar Didik.

Ia mengakui KPH masih mempunyai kekurangan di bidang sumber daya manusia (SDM), infrastuktur, dan dana. Namun, persoalan itu bisa diatasi bersama.

"Kelemahan jangan dilihat sebagai sesuatu kekhawatiran, tapi sebagai sesuatu yang harus dikoreksi," jelas dia.

Pemerintah diminta mengawasi kinerja KPH. Pengawasan diyakini memicu semua pihak lebih profesional.


(OJE)

Opsi: Setnov Bicaralah! (2)

Opsi: Setnov Bicaralah! (2)

23 minutes Ago

Peradilan Setya Novanto ibarat drama hukum. Persidangan sempat diwarnai aksi bisu Setnov. Duduk…

BERITA LAINNYA