Industri Pertahanan Swasta Optimistis Mampu Bersaing

   •    Kamis, 15 Feb 2018 15:56 WIB
alutsistapertahanan keamanan
Industri Pertahanan Swasta Optimistis Mampu Bersaing
Ilustrasi alutsista. Foto: Antara/Wahyu Putro A

Jakarta: Industri pertahanan swasta nasional optimistis mampu bersaing menyediakan kebutuhan alat perlengkapan pertahanan dan keamanan dalam negeri. Negara tidak perlu ragu dengan kemampuan produksi dari industri pertahanan swasta nasional.

"Terbukti, industri pertahanan swasta nasional sudah mampu membuat produk seperti pesawat tanpa awak, kendaraan taktis, kapal perang, hingga bom," kata Ketua Harian Persatuan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas), Mayjen (Purn) Jan Pieter Ate, dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Februari 2018.

Optimisme itu timbul usai Pinhantanas bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di gedung DPR, Senin, 12 Februari lalu. Pinhantanas merasa mendapat sokongan dari wakil rakyat.

“Kita punya kemampuan yang harus kita dioptimalkan agar devisa negara bisa mengalir ke dalam negeri. Dalam arti, bisa menyerap tenaga kerja dan memenuhi kebutuhan TNI-Polri dengan hasil karya anak bangsa,” kata Jan Pieter.

Bila produk pertahanan dan keamanan lokal bisa diserap secara optimal oleh pengguna dalam negeri, ia yakin ada efek berantai yang dahsyat. Mulai dari penghematan devisa sampai perkembangan industri.

Baca: Pemerintah Didorong Dukung Industri Pertahanan Swasta Nasional

Bambang Soesatyo menyatakan pemerintah perlu memprioritaskan pengadaan alutsista untuk kebutuhan TNI-Polri yang berasal dari dalam negeri. “Produsen dalam negeri juga harus bisa bersaing kualitasnya dengan kualitas impor,” kata Bamsoet, sapaannya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap industri pertahanan dalam negeri, Bamsoet akan berkoordinasi dengan Komisi I DPR, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Angin segar

Dewan Penasehat Pinhantanas, Connie Rahakundini Bakrie, mengatakan komitmen DPR menjadi angin segar bagi industri pertahanan swasta nasional. Sejauh ini, Connie melihat masih ada ruang terbuka yang cukup luas bagi BUMS untuk memenuhi kebutuhan alat pertahanan dan keamanan di dalam negeri.

"Baik dalam hal pengadaan maupun pemeliharaan," katanya.

Ruang gerak industri pertahanan swasta nasional, kata dia, diatur dalam Undang-Undang No 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Pasal 43 dan Pasal 44 menyatakan: 'Pengguna wajib menggunakan alat peralatan pertahanan dan keamanan produksi dalam negeri serta dilakukan dengan kontrak panjang.'

"Tapi, di luar itu, ada juga peluang yang masih bisa dioptimalkan potensinya, yakni bila industri pertahanan swasta diberi ruang sebagai lead integrator (pemadu utama) yang menghasilkan alutsista atau mengintegrasikan semua komponen utama, pendukung, atau bahan baku hingga menjadi alat utama," katanya.

Connie melihat pasar kebutuhan alat pertahanan dan keamanan dalam negeri masih juga menyisakan banyak ruang yang bisa diisi oleh BUMS.

Ini terlihat dari besarnya anggaran dana pinjaman dalam negeri yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp15 triliun untuk periode 2015-2019.

"Tingkat penyerapannya masih kecil. Hingga tahun ini masih tersisa Rp9 triliun. Ini menandakan masih banyak kebutuhan yang belum terpenuhi," katanya.

Dengan terpenuhinya kebutuhan alat pertahahanan dan keamanan, ia yakin negara akan semakin mampu membebaskan diri dari kemungkinan embargo. "Dan pada gilirannya efek getar negara akan meningkat," ujarnya.




(UWA)