Regulasi Penggunaan Dana Pendidikan Dievaluasi

Kemendikbud-KPK Bentuk Tim E-Monitoring Anggaran Pendidikan

   •    Selasa, 08 Jan 2019 16:36 WIB
Anggaran Pendidikan
Kemendikbud-KPK Bentuk Tim <i>E-Monitoring</i> Anggaran Pendidikan
Mendikbud, Muhadjir Effendy (kiri) dan Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) usai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2018, Medcom.id/Marselina Tabita.

Jakarta:  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sepakat mengevaluasi regulasi penggunaan dana pendidikan.  Kedua belah pihak juga akan memperketat penggunaan anggaran pendidikan yang sebagian besarnya ditransfer ke daerah tersebut.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut, salah satu tindak lanjut kesepakatan tersebut adalah dengan membentuk tim teknis yang terdiri dari personel di KPK maupun Kemendikbud.  Tim teknis tersebut akan mengembangkan sistem monitoring berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau e-monitoring dengan penguatan pada pelibatan publik. 

"Itu nanti dimasukkan ke dalam platform JAGA kita. Mudah-mudahan nanti bisa lebih dikontrol penggunaan dana pendidikan di daerah-daerah," ujar Agus usai bertemu dengan Mendikbud beserta jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019.

JAGA adalah aplikasi yang dibangun KPK untuk membantu masyarakat dalam mengontrol dan meningkatkan layanan publik yang ada.  Terutama untuk melakukan kontrol dana pendidikan di daerah di era desentralisasi.

Kata Agus, pengawalan dana pendidikan ini juga perlu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah (pemda).  “Anggaran pendidikan ini cukup besar. Kalau ada penyimpangan itu sebenarnya kecil-kecil, tetapi terjadi di wilayah yang sangat luas. Namun kalau dikumpulkan akan menjadi sesuatu yang besar,” ungkap Agus.

Sesuai amanat konstitusi, Pemerintah mengalokasikan sebesar minimal 20 persen anggaran fungsi pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlahnya terus mengalami peningkatan.

Pada 2018 misalnya, total anggaran fungsi pendidikan mencapai Rp444,1 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp492,5 triliun di 2019. Sebagian besar anggaran fungsi pendidikan ditransfer ke daerah melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). 

Dalam Nota Keuangan dan APBN tahun 2019 disebutkan, sebanyak 62,6 persen atau Rp308,4 triliun anggaran fungsi pendidikan disalurkan ke daerah. Untuk DAK Fisik alokasi sebesar Rp16,9 triliun, dan untuk DAK Nonfisik sebesar Rp117,7 triliun. 

Baca: KPK Fasilitasi Kemendikbud Awasi Dana Transfer Daerah

"Harmonisasinya dengan teman-teman Kementerian Dalam Negeri, teman-teman Pemkab (pemerintah kabupaten), dan teman-teman provinsi," jelas Agus.

Untuk diketahui, KPK dan Kemendikbud melakukan pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.  Salah satu agenda pertemuan untuk membahas pengawasan dana pendidikan yang besarnya mencapai 20 persen dari total APBN 2019. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menyebut pertemuan tersebut sebagai ajang silaturahmi.  "Silaturahmi dengan pimpinan KPK, terutama untuk memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran pendidikan tahun 2019," kata Muhadjir.  (Marselina Tabita)


(CEU)