Timwas TKI Diminta Pantau Penerapan UU PPMI

Anggi Tondi Martaon    •    Rabu, 14 Mar 2018 18:12 WIB
berita dpr
Timwas TKI Diminta Pantau Penerapan UU PPMI
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Foto: Antara/Yudhi Mahatma

Jakarta: Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah mengatakan, Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesis (Timwas TKI) akan melakukan pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). 

"Itu pemerintah apakah sudah membuat peraturan pemerintah dan apakah institusi-institusi terkait sudah menyesuaikan diri, termasuk kepolisian dan kejaksaan," kata Fahri dalam keterangan tertulis, Rabu, 14, Maret 2018.

Politikus PKS itu menyebutkan, keterlibatan dua institusi hukum itu harus semakin besar ke depannya. Sebab, salah satu poin yang ditekankan dalam aturan tersebut adalah mengenai proteksi terhadap TKI.

"Yang sebelumnya kan kurang berperan, karena belum ada mandatnya. Kemudian di dalam PP itu nantinya lebih dikonkretkan, sehingga jumlah aparat penegakan hukum ditambah di daerah-daerah yang jumlah tenaga kerjanya lebih banyak agar bantuan hukum lebih banyak diberikan," ujarnya.

Aspek lain yang harus menjadi perhatian adalah tentang sosialisasi. Dia pun mendesak agar lembaga dan instasi terkait agar segera mengedukasi masyarakat dengan sistem baru yang terdapat dalam UU PPMI.

"Apalagi UU baru ini memiliki proteksi yang lebih tinggi sehingga kalau ada apa-apa terhadap mereka, mereka tau bangaimana caranya. Dan nanti banyak efeknya, termasuk menurut saya ya, kita harus menyiapkan sistem proteksi berbasis kepada instumen digital, karena saya tahu relatif mereka sudah punya ponsel," kata anggota DPR asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Sistem proteksi berbasis digital ini, menurut Fahri sangat bermanfaat bagi para pekerja migran. "Mereka wajib untuk menanamkan chip proteksi pekerja mingran di dalam ponsel mereka. Nah teknologi seperti chip ini harus mulai kita implementasikan," kata dia.


(ROS)