Kementerian PUPR Percepat Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Ilham wibowo    •    Senin, 30 Jul 2018 15:21 WIB
konstruksi
Kementerian PUPR Percepat Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
Dirjen Bina Konstruksi Kementrian PUPR Syarif Burhanudin. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya mempercepat sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Tanah Air. Kepemilikan legalisasi jadi modal penting untuk terlibat dalam menuntaskan proyek infrastruktur nasional.
 
Dirjen Bina Konstruksi Kementrian PUPR Syarif Burhanudin menyebut para kontraktor proyek wajib menyerap tenaga kerja bersertifikat. Selain dilindungi undang-undang, sertifikat keterampilan tersebut juga meningkatkan jaminan kesejahteraan.
 
"Kebutuhan tenaga kerja bisa teratasi dengan percepatan sertifikasi. Kalau kita melahirkan lagi 100 orang lagi, tenaga kerja konstruksi akan bertambah," ujar Syarif saat membuka fasilitas pelatihan tenaga kerja konstruksi di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018.
 
Upaya percepatan sertifikasi lainnya juga bakal dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi pekerja yang melaksanakan proyek. Tim ahli konstruksi bakal diterjunkan melakukan ujian standar untuk memberikan sertifikat setelah tenaga kerja dinyatakan lulus.
 
"Percepatan tidak selalu di ruangan, yang bekerja kami data dan dilakukan penilaian untuk diberikan sertifikat. Kami tidak menunggu, langsung cek kegiatan kontruksi dan melakukan pelatihan," bebernya.

Baca: Presiden Ingatkan Tenaga Konstruksi Pentingnya Infrastruktur

Proyek infrastruktur nasional dinilai masih kekurangan tenaga kerja terampil untuk mempercepat proses pengerjaan. Karenanya, prioritas penyerapan tenaga kerja bakal langsung dilakukan setelah sertifikat dimiliki.
 
"Dana konstruksi saat ini Rp410 triliun, pasti orang lebih suka kerja di negara sendiri. Kami masih kekurangan dua atau tiga shift pengerjaan proyek infrastruktur. Masih sulit mencari tenaga kerja yang terampil," ujarnya.
 
Ia memastikan dana untuk vokasi keterampilan tenaga kerja bakal ditingkatkan hingga dua kali lipat menjadi Rp600 miliar. Proyek pengembangan tersebut dimasukan dalam peningkatan keterampilan sumber daya manusia (SDM) mandiri di Tanah Air.
 
"Tahun depan peningkatan tidak hanya infrastruktur tapi juga SDM yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Tenaga kerja di Indonesia tenaga kerja kita sendiri," pungkas dia.


(FZN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA