Gubernur NTT Bentuk Tim Khusus Data TKI Ilegal

Siti Yona Hukmana    •    Jumat, 13 Apr 2018 19:45 WIB
tki
Gubernur NTT Bentuk Tim Khusus Data TKI Ilegal
Ilustrasi TKI.

Kupang: Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya, membentuk tim khusus untuk mendata Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal asal NTT yang ada di luar negeri, khususnya di Malaysia. Pasalnya, TKI ilegal di Malaysia memiliki jumlah terbanyak.

Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi NTT Bruno Kupok mengatakan, tim khusus yang dibentuk itu melibatkan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dan DPRD NTT.

“Pendataan yang diminta gubernur itu penting dilakukan untuk kepentingan penanganan terhadap mereka yang bekerja di luar negeri secara ilegal,” kata Bruno Kupok dikutip dari Antara, Jumat, 13 April 2018.

Bruno mengaku telah menggelar rapat untuk membahas TKI ilegal tersebut. Menurutnya, data jumlah TKI ilegal yang ada di luar negeri saat ini tidak pasti. Sehingga menyulitkan pemerintah dalam mengambil langkah penanganan.

"Kami baru saja menggelar rapat khusus untuk membahas masalah TKI ilegal, sebagai bagian dari respons pemerintah terhadap persoalan ini dan gubernur sudah perintahkan supaya segera dibentuk tim untuk melakukan pendataan," terang Bruno.

(Baca juga: Kisah Terapis Spa Kapok jadi TKI Ilegal di Malaysia)

Pendataan itu, kata Bruno, dilakukan dengan pola pendekatan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Malaysia. Setelah melakukan pendataan, lanjutnya, pemerintah NTT akan menjadikan data tersebut sebagai dasar untuk menentukan langkah pola penanganan.

"Kalau sudah ada data, kita akan bicarakan kemungkinan pola penyelesaiannya bersama Pemerintah Malaysia, sehingga mereka bisa dilegalkan dan bekerja tanpa tekanan," ungkap Bruno.

Menurut Bruno, upaya melegalkan TKI tersebut bisa dilakukan dengan pemutihan atau moratorium. Dengan begitu, kata dia, para TKI bisa bekerja dengan tenang.

“Tidak harus lari keluar masuk hutan karena takut ditangkap,” tukas dia. 

Dia berharap rencana pemerintah melakukan pendataan ini mendapat dukungan anggaran dari DPRD NTT. Sehingga paling lambat akhir tahun ini sudah bisa dilakukan pendataan.





(REN)