Satgas Pangan Polri Ungkap 182 Ton Bawang Putih Diduga Ilegal

Lukman Diah Sari    •    Rabu, 17 May 2017 06:13 WIB
barang ilegal
Satgas Pangan Polri Ungkap 182 Ton Bawang Putih Diduga Ilegal
Ilustrasi pedagang membersihkan bawang dari kulitnya di Pasar Bitingan, Kudus, Jawa Tengah, Senin (15/5). Setelah sepekan terakhir mengalami kenaikan, harga bawang putih di wilayah itu mulai turun dari Rp60 ribu per kg menjadi Rp52 ribu per kg. ANTARA FOT

Metrotvnews.com, Jakarta: Bareskrim Polri melakukan pengeledahan terhadap gudang bawang putih di kawasan Marunda, Jakarta Utara, pada Selasa 16 Mei 2017. Diduga bawang putih yang disimpan di dalam gudang tersebut adalah bawang putih selundupan asal Tiongkok dan India.

"Gudang tersebut diketahui milik dari PT TPI berisi lebih dari 182 ton bawang putih," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Agung Setya, Rabu 17 Mei 2017.

Dari penyelidikan sementara, ratusan ton bawang putih berasal dari Tiongkok dan India tanpa dilengkapi dokumen importasi lengkap. Bawang putih itu, diketahui diimpor oleh PT NBM dan PT LBU sejak April 2017.

"Penyidik telah mengamankan tiga orang terkait dengan tindak pidana tersebut," jelas Agung.

Tiga orang yang diamankan yakni pemilik gudang, pemilik barang, dan supir truk untuk dimintai keterangan. Saat ini pun gudang telah terpasang garis polisi.

Agung menambahkan, diduga ada spekulan nakal yang sengaja menimbun bawang putih selundupan tersebut. Kelak, bawang putih selundupan itu akan dijual pada saat harga naik.

"Penyidik masih mendalami keterangan para pihak dan menganalisa seluruh dokumen yang ada," beber Agung.

Pelaku terancam dijerat pasal 106 Jo 24 ayat 1 UU no 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Pasal 31 UU no 16 tahun 1992 tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan dengan ancaman hukuman beberapa tahun penjara.


(DEN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

1 month Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA