Komisi II Tetapkan Status Quo Lahan PT Pertiwi Lestari di Karawang

Pelangi Karismakristi    •    Kamis, 20 Apr 2017 14:32 WIB
berita dpr
Komisi II Tetapkan Status Quo Lahan PT Pertiwi Lestari di Karawang
Komisi II DPR RI meninjau lahan sengketa di Desa Margakaya, Karawang. Foto: Dok. DPR

Metrotvnews.com, Karawang: Komisi II DPR tetapkan status quo lahan PT Pertiwi Lestari (PT PL) di Karawang, Jawa Barat. Hal tersebut berdasarkan hasil pertemuan Tim Komisi II DPR bersama BPN, Kemenhut dan Perhutani, Wakil Bupati Karawang yang telah menyepakati adanya pelanggaran oleh PT PL. 

"Siapa pun tak boleh merasa memiliki tanah, siapa pun tak boleh menggunakan alat negara untuk mengusir rakyat dari lokasi itu," tegas anggota Tim Kunspek Komisi II DPR Arteria Dahlan, Senin 17 April 2017.

Selain menetapkan status quo lahan PT PL, pertemuan itu menghasilkan kesimpulan bahwa DPR memerintahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk membuka akses jalan seluas - luasnya dengan membongkar portal yang digunakan untuk menutup jalan oleh PT. Pertiwi Lestari.

Kemudian membuka kembali fasilitas sosial dan umum baik pendidikan dan kesehatan bagi warga masyarakat sekitar. Sedangkan sejumlah rumah warga yang sudah dihancurkan harus diusahan dibangun secara sosial dengan melibatkan Pemkab Karawang.

"Kami juga meminta Pemkab Karawang untuk mendesak PT PL mengembalikan apa yang sudah menjadi hak-hak Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)," tukas politikus PDI Perjuangan ini.

Arteria menambahkan penyelesaian kasus tanah yang berlarut-larut ini akan diusahakan dalam masa persidangan ke-IV DPR dengan memanggil semua pihak. Antara lain Kementerian Agraria, Kementerian Kehutanan, Pemkab Karawang, bahkan Gubernur Jabar, Kapolda serta Pangdam untuk duduk bersama di DPR guna merumuskan solusi terbaik. 

"Tidak hanya melulu hukum, sebab kalau soal hukum rakyat pasti kalah. Pada forum nanti Komisi II DPR minta bisa melibatkan semua pihak termasuk pemilik PT PL. Perusahaan ini sudah jelas melanggar hukum, melanggar nilai kemanusiaan sehingga kami minta apparat untuk mengusut tuntas . Perlu diusut kembali bagaimana lahirnya HGU diubah menjadi HGB. Rakyat sudah hadir jauh sebelum aparat kehutanan, sebelum Pemda maupun perusahaan-perusahaan di lokasi ini," tutup Arteria.

Sebelumnya Tim Komisi II secara khusus mengunjungi lokasi dan menggelar pertemuan dengan pihak-pihak terkait membahas persoalan sengketa tanah di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, yang terus berkepanjangan. Sehingga mengakibatkan ratusan petani korban konflik lahan dengan PT. Pertiwi Lestari ini harus terusir dari tempat tinggalnya.  


(ROS)