Ketimpangan Kualitas Madrasah Harus Dikikis

Hanya 5% Madrasah Terakreditasi yang Berstatus Negeri

Whisnu Mardiansyah    •    Rabu, 09 Jan 2019 21:44 WIB
Madrasah di Indonesia
Hanya 5% Madrasah Terakreditasi yang Berstatus Negeri
Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher, Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.

Jakarta:  Parlemen menilai pemerintah kurang serius dalam mengembangkan pendidikan madrasah.  Dari total 50 ribuan jumlah madrasah yang sudah terakreditasi, hanya lima persennya saja berstatus milik pemerintah.

Perbandingan jumlah madrasah terakreditasi milik swasta atau swadaya masyarakat dengan pemerintah masih timpang.  Imbasnya, tak salah jika kualitas yang rendah memunculkan stigma madrasah sebagai pendidikan kelas dua di Tanah Air. 

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher memahami jumlah lima persen tersebut masih jauh dari kata ideal. Hal ini menurutnya, merupakan indikasi pemerintah kurang menaruh perhatian serius terhadap pengembangan pendidikan madrasah. 

"Jumlah itu jauh dari ideal, idealnya paling tidak 10-20 persen lah madrasah yang terakreditasi itu milik pemerintah," kata Ali kepada Medcom.id di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

Selain peningkatan kualitas madrasah yang sudah ada, Ali juga mengakui pemerintah kesulitan menambah jumlah madrasah baru.  Tidak hanya terkendala keterbatasan anggaran, pembangunan madrasah baru juga membutuhkan sumber tenaga pendidik yang minimal berstatus pegawai negeri sipil (PNS). 

Baca: Sikapi 4.0, Madrasah Perkuat Pembelajaran Online

Padahal, kebijakan penerimaan CPNS pernah dimoratorium 10 tahun.  "Ketika kita komunikasikan dengan Pak Asman (Menpan-RB dahulu) kita tambah 158 (madrasah baru), itu pun agak kita paksa sedikit.  Artinya,  pemerintah tidak selalu berpihak pada penegerian sekolah madrasah.   Karena itu dianggap menjadi beban. Itulah problema yang kita hadapi sekarang," jelasnya. 

Semestinya, demi pemerataan kualitas pendidikan, pemerintah tak ragu menginvestasikan anggarannya untuk madrasah. Agar kesenjangan kualitas madrasah negeri dengan swasta pun perlahan bisa dikikis.

"Pemerintah jangan ragu tingkatkan kualitas dan menambah madrasah," pungkasnya. 


(CEU)

Kasus KTP-El, Anggota DPR Markus Nari Ditahan KPK

Kasus KTP-El, Anggota DPR Markus Nari Ditahan KPK

2 weeks Ago

Jakarta: KPK menahan anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari, Senin, 1 April 2019. Markus me…

BERITA LAINNYA