Dukcapil Ungkap Kejahatan Penjualan Blangko KTP-el

   •    Kamis, 06 Dec 2018 11:36 WIB
e-ktp
Dukcapil Ungkap Kejahatan Penjualan Blangko KTP-el
ilustrasi Antara

Jakarta: Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mengungkap kejahatan penjualan blangko KTP elektronik (KTP-el). Penjualan blangko tersebut beredar di pasar online dalam kurun dua hari.

"Keberhasilan ini diawali dengan informasi yang diperoleh dari media tentang beredarnya blangko KTP-el, dimaksud yang diperjualbelikan melalui pasar online pada Senin lalu," kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya, Kamis, 6 Desember 2018. 

Pihaknya kemudian berkoordinasi dengan perusahaan pencetak blangko KTP-el, dan toko online untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Alhasil, Dukcapil mendapatkan identitas pelaku yang menawarkan dan lokasi blangko itu diperoleh.

"Melalui penelusuran lebih lanjut Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah bisa mengidentifikasi pelaku secara lebih rinci lagi seperti alamat, nomor telepon, bahkan foto wajah yang bersangkutan," ungkap dia. 

Baca: 700 Ribu Jiwa di Sulsel Belum Punya KTP-el

Zudan menjelaskan setiap blangko KTP-el memiliki nomor UID atau nomor identitas Chip. Nomor UID itu membedakan satu dengan yang lain. Nomor itu juga tercatat secara sistematis sehingga mudah diketahui keberadaan blangko KTP-el. 

"Hal inilah yang memberikan petunjuk asal blangko KTP-el yang diperjualbelikan tersebut, dimana posisinya saat ini dan kemana blangko KTP-el tersebut didistribusikan serta oknum yang melepaskannya ke pasar," jelas dia.

Identitas pelaku mudah terdeteksi karena database kependudukan menyimpan data perseorangan penduduk, termasuk data biometrik bagi penduduk dewasa. Disamping itu, adanya registrasi kartu prabayar juga memudahkan pelacakan pelaku.

"Karena posisi pelaku dapat diketahui dengan mudah dengan mengetahui koordinat keberadaannya," ucap dia.

Baca: Ditjen Pajak Bisa Intip Data Kependudukan

Zudan pun meminta semua toko online dan pihak lain berhenti memperjualbelikan blangko KTP-el secara ilegal. Sebab, praktik tersebut dapat mengakibatkan ancaman pidana yang berat, dan mengganggu kondusivitas serta stabilitas negara.

Zudan juga mengaku sudah melaporkan kasus kejahatan penjualan blangko KTP elektronik (KTP-el) tersebut ke Polda Metro Jaya. Pelaku terancam dijerat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Ancaman pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.


(AZF)