Penerapan Butuh Komitmen Kuat Bersama

Implementasi Mutasi Guru Rawan Mental di Daerah

Citra Larasati    •    Kamis, 12 Jul 2018 17:28 WIB
Mutasi Guru
Implementasi Mutasi Guru Rawan <i>Mental</i> di Daerah
Pengamat Pendidikan dari Eduspec Indonesia, Medcom.id/Citra Larasati

Jakarta: Kebijakan mutasi guru yang akan diterapkan pemerintah di tahun ajaran baru rawan terbentur otonomi daerah.  Mutasi guru membutuhkan komitmen bersama yang kuat, terutama dari pemerintah daerah dan guru itu sendiri.

Pengamat Pendidikan dari Eduspec Indonesia, Indra Charismiadji menyangsikan kebijakan mutasi guru akan berjalan lancar.  "Berpotensi terbentur otonomi daerah, karena selama ini kebijakan pemerintah pusat sering lemah diimplementasi, kepala daerah tidak punya komitmen yang sama kuatnya," kata Indra dalam diskusi pendidikan bertema Sistem Zonasi dan Dampak Terhadap Pemerataan Kualitas Pendidikan, di Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018.

Indra berharap pemerintah segera memetakan kebutuhan guru di setiap daerah, agar selain memeratakan kualitas, mutasi guru juga dapat menyelesaikan persoalan persebaran guru yang belum merata. "Lihat data pokok pendidikan (dapodik), buat peta kebutuhan guru, agar tahu betul daerah mana yang kurang, dan berlebih guru," papar Indra.

Baca: Mutasi Guru Dimulai Tahun Ajaran Baru

Bahkan jika perlu, kebijakan mutasi guru ini dibahas khusus dalam rembuk nasional (rembuknas) pendidikan.  "Dibuat rembuknas, agar ada komitmen bersama yang kuat dengan daerah," tegasnya.

Pada prinsipnya, Indra menilai kebijakan mutasi guru ini memang sudah selayaknya dilakukan. Mengingat guru juga bagian dari Apartur Sipil Negara (ASN), yang harus mau ditugaskan di mana saja, sesuai dengan kebutuhan negara.

"Ya, harus mau (dimutasi), selama ini banyak guru yang takut dipindahkan ke pelosok," terang Indra.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akan menerapkan kebijakan mutasi guru secara rutin dan berkelanjutan, sebagai kelanjutan dari upaya pemerataan kualitas pendidikan.  Kebijakan mutasi guru mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2018/2019 ini.

Upaya memeratakan kualitas pendidikan tidak hanya ditempuh pemerintah melalui penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).  Setelah sistem zonasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga akan melakukan pemerataan kualitas guru dengan program mutasi guru yang dilakukan secara masif, rutin dan berkelanjutan.
(CEU)