Ketahanan Budaya Menjadi Penyemangat RUU Pemajuan Kebudayaan

Anggi Tondi Martaon    •    Jumat, 21 Apr 2017 13:51 WIB
berita dpr
Ketahanan Budaya Menjadi Penyemangat RUU Pemajuan Kebudayaan
Badan Keahlian DPR RI melakukan kerjasama dengan Kedutaan Besar Belanda. Foto: Dok. DPR

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi X DPR RI bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-undang Pemajuan Kebudayaan untuk disahkan pada Pembahasan Tingkat II atau Paripurna. 

Wakil Ketua Komisi X DPR sekaligus Ketua Panja RUU Pemajuan Kebudayaan, Ferdiansyah mengatakan, dasar pembahasan RUU ini adalah untuk memperkuat ketahanan budaya. Dengan begitu, budaya Indonesia dapat dilindungi hingga berakhirnya peradaban.
 
“Seperti kita ketahui, selama ini yang kita takutkan mengenai kebudayaan adalah infiltrasi budaya. Makanya dalam RUU disebutkan ketahanan budaya. Tentu jika kita memiliki ketahanan budaya yang kuat, tentu harapannya pada masa yang akan datang, bahkan hingga berakhirnya bangsa ini, ketahanan budaya kita akan kokoh,” kata Ferdi dalam keterangan tertulis, Jumat 21 April 2017.
 
Selain itu, Ferdi mengingatkan agar budaya jangan diartikan sebagai biaya, namun investasi. Pasalnya, dengan adanya aktivitas melestarikan, pemeliharaan dan lainnya, hal itu bisa menjadi daya tarik Bangsa Indonesia.
 
“Termasuk juga budaya jangan diartikan sangat sempit. Etos kerja pun juga menjadi bagian dari budaya. Jadi, hal apapun dalam pembangunan nasional itu beraspek dari budaya. Akhirnya kita menyimpulkan, budaya menjadi haluan pembangunan nasional,” imbuh Ferdi.
 
Lebih jauh, Ferdi menyampaikan bahwa dalam RUU ini juga diatur mengenai reward dan punishment kepada pelaku, masyarakat, hingga korporasi yang berkepentingan terhadap kebudayaan. Diharapkan, dengan adanya oenghargaan tersebut bisa menjadi semangat seluruh pihak untuk terus melestarikan budaya Indonesia. 
 
“Misalnya kalau seseorang terbukti mengharumkan nama bangsa, memungkinkan ketika dia meninggal, dimakamkan di taman makam pahlawan (TMP) dan mendapat bintang perhargaan yang sesuai dengan prestasinya, sehingga bisa dikategorikan layak dimakamkan di TMP. Hal ini dalam konteks kontribusi dan berprestasi luar biasa terhadap budaya ini. Sehingga pemberian penghargaan ini tidak sembarangan diberikan,” jelas Ferdi.
 
Sementara untuk punishment atau hukuman, Ferdi menjelaskan bahwa hal itu akan ditujukan kepada setiap orang atau lembaga yang merusak, menghalangi, bahkan menghancurkan objek pemajuan budaya. Punishment itu bisa dikenakan sanksi, sesuai dengan sanksi yang ada.
 
“Misalnya, hukuman kurungan lima tahun dan denda Rp 10 miliar. Jika yang melakukan adalah korporasi, maka akan ada sanksi diberlakukan sebesar tiga kali lipat dibanding perorangan,” jelas politisi F-PG itu.
 
Selain itu, Ferdi juga menyampaikan dalam RUU tersebut juga diatur penganggaran dalam upaya pemajuan kebudayaan melalui diversifikasi pencarian sumber dana. Sehingga, anggaran tidak hanya melalui APBN, APBD atau dari masyarakat, tapi juga sumber dana lainnya.
 
“Kita minta pemerintah membentuk dana wali amanah. Apalagi sudah ada Perpres No 80 Tahun 2011 itu mengatakan bahwa memang diatur lebih lanjut mengenai dana wali amanah, dengan demikian sumber pendanaan yang selama ini secara konservatif atau normatif, ada dari dana wali amanah,” tandas Ferdi.
 
Politisi asal dapil Jawa Barat itu memastikan, RUU ini mengatur kebudayaan secara umum dan longgar, sehingga ketika RUU ini disahkan menjadi UU, tidak terlalu rigid dan rinci, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan budaya yang ada di masing-masing daerah. Ia pun berharap, RUU ini dapat disahkan pada Paripurna 27 April 2017 mendatang.
 
Mewakili pihak Pemerintah, Mendikbud dan Menpar menyambut baik dengan disahkannya RUU ini. Rapat diakhiri dengan penandatangan draf RUU paling terbaru. 
(ROS)

Elza Syarief Tuding Yulianis Diistimewakan KPK

Elza Syarief Tuding Yulianis Diistimewakan KPK

7 hours Ago

Kuasa hukum Nazaruddin, Elza Syarief menggelar konferensi pers menanggapi pernyataan Yulianis. …

BERITA LAINNYA