Akreditasi Madrasah di Jateng Terkendala Kuota

Mustholih    •    Kamis, 10 Jan 2019 17:26 WIB
Madrasah di Indonesia
Akreditasi Madrasah di Jateng Terkendala Kuota
Gedung Kanwil Kemenag Jawa Tengah, Medcom.id/Mustholih.

Semarang:  Rendahnya partisipasi madrasah dalam mengikuti akreditasi, salah satunya terkendala kuota yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN S/M).  Sehingga pernyataan Kepala BAN S/M yang menyebut partisipasi madrasah rendah dalam mengikuti akreditasi dinilai tidak berdasar.

"Itu persoalannya ada di Badan Akreditasi Nasional S/M yang memang memberi kuota ke kita sedikit," kata Humas Kanwil Kemenag Jawa Tengah, M. Afif Mundzir, kepada Medcom.id, di Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 10 Januari 2019.

Menurut Afif, tahun lalu, BAN memberi kuota sejumlah 1.618 untuk sekolah madrasah di Jateng yang boleh mengikuti akreditasi. Padahal, sekolah madrasah yang berada di bawah naungan Kemenag Jawa Tengah berjumlah lebih dari 10 ribu sekolah. "BAN akolakasikan kuota ke kita itu hanya 1.618. Kalau dilihat jumlah madrasah di Jateng 10ribu lebih. Tentu enggak imbang," ujar Afif menegaskan.

Afif menyatakan sekolah madrasah bukannya enggan mengikuti akreditasi nasional. Pada prinsipnya, sekolah-sekolah madrasah di Jateng siap mengikuti akreditasi. "Persoalannya bukan madrasah mau akreditasi atau enggak. Jadi terkendala dengan kuota dari BAN. Kami senang-senang saja ikut akreditasi," terang Afif.

Baca: Partisipasi Madrasah Ikut Akreditasi Masih Rendah

Afif menjelaskan bahwa sekolah yang berada di naungan Kemenag adalah Raudhatul Athfal (TK), Madrasah Ibtidaiyah (SD), Madrasah Tsanawiyah (SMP), dan Madrasah Aliyah (SMA). Sekolah-sekolah itu dari segi jumlah jauh lebih banyak dari sekolah umum di Jateng. 

"Sekolah umum jumlahnya tidak sampai 10ribu," terang Afif tanpa mengungkap detail jumlah sekolah umum di Jateng.

Karena terkendala pada kuota, kata Afif, pada akhirnya, banyak sekolah madrasah di Jateng yang bersikap menunggu giliran diakreditasi. "Kita menunggu saja," tegas Afif.

Afif menyatakan Kemenag Jateng sebenarnya sudah berupaya meminta penambahan kuota jumlah sekolah madrasah yang ikut akreditasi. Setiap tahun, permintaan penambahan kuota itu selalu disampaikan ke Pemerintah Pusat. 

"Kita upayakan minta agar kouta ditambah, kalau bisa berbanding lurus dengan jumlah madrasah kami. Setiap tahun kami minta, tapi memang kadang tidak signifikan juga penambahannya," beber Afif.

Sebelumnya, partisipasi madrasah dalam mengikuti proses akreditasi lebih rendah dibandingkan sekolah umum.   Pemenuhan standar sarana prasarana dan standar guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang masih di bawah rata-rata juga menjadi sorotan.

Kepala Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN S/M), Toni Toharudin mengatakan, sekolah umum memiliki kesiapan yang relatif lebih baik dibandingkan madrasah dalam hal mengikuti akreditasi.  "Terkait dengan akreditasi, sekolah umum lebih siap dibandingkan madrasah.  Saya punya data, bahwa madrasah yang baru diakreditasi nilai pemenuhan standarnya lebih rendah dibandingkan dengan sekolah umum," kata Toni kepada Medcom.id, di Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.


(CEU)