KPK Fasilitasi Kemendikbud Awasi Dana Transfer Daerah

Intan Yunelia    •    Selasa, 08 Jan 2019 15:28 WIB
Anggaran Pendidikan
KPK Fasilitasi Kemendikbud Awasi Dana Transfer Daerah
Mendikbud, Muhadjir Effendy saat diwawancara wartawan usai di Gedung KPK, Medcom.id/Intan Yunelia.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memfasilitasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar dapat mengakses pengawasan anggaran pendidikan di 2019 ini. Terutama pengawasan alokasi anggaran pendidikan di daerah.

"Tentu saja ini kami berkonsultasi dengan KPK, termasuk sistem yang kira-kira bisa disempurnakan untuk meminimalisasi praktik yang tidak terpuji di dalam penggunaan anggaran pendidikan," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy saat membahas Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Kemendikbud dengan KPK, di Kantor KPK, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019.

Menurut Mantan Rektor Universitas Muhammdiyah Malang (UMM) ini, dana anggaran tahun ini sebagian besar ditransfer ke daerah. Dari total 20 persen anggaran APBN di sektor pendidikan, mayoritas dialokasikan ke daerah.

"Yang 62 persennya itu berada di daerah. Jadi transfer ke daerah, yang dikelola Kemendikbud 7 persen saja," ujar Muhadjir.

Baca: Pendaftaran SNMPTN 2019 Dibuka Bulan Depan

Ia mengakui, Kemendikbud sebelumnya belum memiliki pengendalian dan pengawasan anggaran pendidikan yang efektif digunakan di tiap daerah. Untuk itu, KPK dalam hal ini akan membantu dalam akses pengawasan dana di daerah yang memang sulit dijangkau Kemendikbud.

"Karena itulah, pimpinan KPK akan memfasilitasi agar kemendikbud juga memiliki akses yang cukup untuk ikut mengawasi dan mengendalikan penggunaan anggaran pendidikan di daerah, dan saya janji itu akan segera kita implementasikan," pungkasnya.


(CEU)