Pemerintah Diminta Jamin Nasib Guru Honorer

Nur Azizah    •    Kamis, 11 Oct 2018 06:17 WIB
Guru Honorer
Pemerintah Diminta Jamin Nasib Guru Honorer
Sejumlah guru honorer melakukan aksi damai di halaman DPRD DI Yogyakarta, Kamis (4/10). ANT/Andreas Fitri Atmoko.

Jakarta: Anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah segera menuntaskan permasalahan guru honorer kategori K-2. Terutama nasib guru honorer yang puluhan tahun mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar. 

“Kami di DPR sudah dua kali rapat gabungan lintas komisi. Bersama Komisi IV, Komisi XIII, Komisi IX, Komisi X juga Komisi XI kami rapat bersama para mitra kementerian”, kata Hetifah dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 10 Oktober 2018. 

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus pun senada, guru honorer sudah puluhan tahun mengabdi tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Pemerintah diminta memberikan solusi guru honorer yang terganjal syarat ikut tes calon pegawai negeri sipil (CPNS). 

“Tenaga guru honorer K-2 yang tidak lolos untuk menjadi PNS hal ini yang sepatutnya segera dicarikan solusi. Faktanya memang guru ini kurang, bangunan ada, siswa ada, tapi guru tidak ada, akhirnya sekolah merekrut guru dari yang ada”, ungkap Lodewijk. 

Secara, hitung-hitungan, kata Lodewijk sejatinya Indonesia masih kekurangan guru. Bahkan, di daerah-daerah tertentu sampai merekrut tentara untuk mengajar. 

“Bahkan di daerah perbatasan, sekolah sampai merekrut guru dari tentara. Juga mirisnya gaji guru sangat kecil. Ini masalah-masalah sosial yang tidak bisa kita pungkiri,” lanjutnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano menyebut jumlah guru honorer yang ada saat ini sebanyak 735.825 orang. Dari jumlah tersebut jumlah honorer K-2  sebanyak 157.210 orang. Lebih lanjut, menurut Supriano, pemerintah sudah merumuskan kebijakan penangganan guru honorer.

“Dari jumlah guru honorer K-2, pemerintah sudah membuat simulasi penanganan guru honorer K-2, yaitu sebanyak 12.883 untuk mengikuti tes CPNS sesuai peraturan perundang-undangan. Jika tidak lulus, nanti akan dibuka kesempatan bagi mereka untuk mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” papar Supriano.


(DRI)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

5 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA