RS Gigi dan Mulut Universitas Moestopo Raih Akreditasi Paripurna

Citra Larasati    •    Senin, 21 Jan 2019 15:04 WIB
Pendidikan Tinggi
RS Gigi dan Mulut Universitas Moestopo Raih Akreditasi Paripurna
Penyerahan Sertifikat Akreditasi Paripurna Bintang Lima dari KARS kepada Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) , Medcom,id/Citra Larasati.

Jakarta:  Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) mendapat status akreditasi paripurna versi Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).  

Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Sutoto, menyerahkan Sertifikat Akreditasi Paripurna Bintang Lima kepada Direktur RSGM, Sari Dewiyani di Kantor KARS, Gedung Epiwalk, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta, Senin, 21 Januari 2019.  "Ada 36 Rumah Sakit di seluruh Indonesia menerima sertifikat. RSGM Moestopo satu-satunya RS Universitas yang menerima Sertifikat Paripurna," kata Rektor Moestopo, Rudy Harjanto.

Akreditasi Paripurna Bintang Lima RSGM Moestopo melengkapi Akreditasi A (Unggul) dari LAM-PTKes Program Studi Akademik dan Program Studi Profesi Fakultas Kedokteran Gigi Moestopo. "Selanjutnya RSGM Moestopo akan mengajukan permohonan penetapan sebagai Rumah Sakit Pendidikan," imbuh Rudy.

Kunjungan assessor KARS ke RSGM dan FKG Moestopo dilaksanakan pada 27-30 November 2018.  Standar kelayakan meliputi pelayanan, manajemen rumah sakit, keselamatan pasien rumah sakit, dan Millenium Development Goals diperiksa oleh tiga assessor secara formal maupun informal.  "Informal misalnya dengan mengirim pasien secara diam-diam," terangnya.

Penyiapan RSGM Moestopo merupakan realisasi usaha Universitas Moestopo dalam memberikan layanan masyarakat secara sempurna dengan penuh dedikasi.   Sesuai dengan aspirasi yang dikemukakan oleh pendiri universitas Pahlawan Nasional Mayor Jenderal TNI Prof. Dr. Moestopo. 

Akreditasi Paripurna RSGM dan FKG Universitas Moestopo merupakan bagian dari kelanjutan perjuangan Prof. Moestopo mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Baca: UBL Terima Dana Hibah Kedua KKN "Citarum Harum"

Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan mewajibkan akreditasi pada rumah sakit, agar masyarakat mendapat layanan kesehatan yang baik.  Hal ini diatur dalam UUD RI tahun 1945 Pasal 5 Ayat (2), UU No. 36 tahun 2009 tentang "Kesehatan", UU No. 44 tahun 2009 tentang "Rumah Sakit", UU No. 20 tahun 2013 tentang "Pendidikan Kedokteran", Peraturan Pemerintah RI No. 93 tahun 2015 tentang "Rumah Sakit Pendidikan".

Menurut Rudy, untuk mendapatkan tingkat kelulusan akreditasi yang baik, diperlukan kerja sama secara simultan semua pihak di rumah sakit. Semua staf rumah sakit, mulai dari pimpinan puncak sampai staf lapis terbawah harus memiliki semangat yang sama dalam mewujudkannya.

"Pimpinan puncak hingga ke staf lapisan bawah harus memiliki pemahaman yang sama mengenai alasan dilaksanakannya akreditasi," papar Rudy.

Dalam melakukan akreditasi, KARS mengembangkan sejumlah standar akreditasi versi 2012. Standar akreditasi versi 2012 ini memiliki kelebihan, yaitu lebih berfokus pada pasien, kuat dalam proses, output dan outcome.  Selain itu kuat pada implementasi serta melibatkan seluruh petugas dalam proses akreditasinya. 

Dengan adanya perbaikan ini diharapkan rumah sakit yang lulus proses akreditasi versi 2012 ini benar-benar dapat meningkatkan mutu pelayanannya,  serta lebih berfokus pada keselamatan pasien.

Standar Akreditasi 2012 mirip standar akreditasi internasional. Dalam standar akreditasi baru ini terdapat empat kelompok standar yang terdiri dari 1.048 elemen yang akan dinilai. Keempat kelompok standar akreditasi rumah versi 2012 yaitu kelompok standar pelayanan berfokus pada pasien, kelompok standar manajemen rumah sakit, sasaran keselamatan pasien rumah sakit dan sasaran Millenium Development Goals.


(CEU)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA