Nestapa Pasien Miskin Berlanjut

Media Indonesia    •    Jumat, 22 Sep 2017 08:49 WIB
fasilitas kesehatan
Nestapa Pasien Miskin Berlanjut
Ilustrasi--. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko/pd/16.

Metrotvnews.com, Jakarta: Ungkapan satire 'orang miskin dilarang sakit' semakin mencuat belakangan ini. Dalam sepekan ini terjadi tiga kasus warga tidak mampu saat berurusan dengan pihak rumah sakit harus menelan pil pahit.

Yang pertama menimpa pasangan suami istri Ardiansyah dan Delpasari. Warga asal Desa Gedung Nyapah, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara, yang membawa jenazah bayi mereka menggunakan angkutan umum. Hal itu dilakukan karena tidak mampu membayar tarif ambulans Rumah Sakit Abdul Moeloek (RSUAM) Bandar Lampung sebesar Rp2 juta.

Menurut Ardiansah, petugas meminta tarif jasa ambulans, berdalih ada perbedaan nama yang tercantum di formulir pendaftaran di rumah sakit dengan nama anak yang tertera di kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Baca: Kemenkas Diminta Tangani Kasus Delpasari

Di lain pihak, manajemen rumah sakit membantah ada tarif yang dikenakan untuk mengantar jenazah pasien tidak mampu tersebut.

Direktur Pelayanan RSUAM Pad Dilangga mengatakan, bayi usia 10 hari itu didaftarkan dengan nama ibunya, Ny Delpasari. Sedangkan nama yang tertulis di BPJS Berlin Istana.

"Perbedaan ini yang ingin diklarifikasi. Mungkin karena keluarga buru-buru ingin pulang, mereka langsung pergi meninggalkan rumah sakit," katanya.

Peristiwa kedua terjadi di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. RSUD setempat menolak menangani pasien BPJS atas nama Rohaini, 43. Sebab kartu BPJS warga Kampung Sei Enam, RT 001/RW 02 Kelurahan Sei Enam, Kecamatan Bintan Timur sudah mati.

Baca: Dinkes DKI dan BPRS Diminta Menelusuri Kasus Bayi Deborah

Pihak keluarga pun membawa pulang kembali Rohaini yang mengidap penyakit mag akut. Akhirnya Rohaini meninggal dunia pada Selasa 19 September 2017.

Bupati Bintan Apri Sujadi, langsung menonaktifkan satu dokter jaga dan satu staf di RSUD Bintan. "Jangan coba main-main menangani pasien miskin," kata Apri, geram.

Di Karawang, Jawa Barat, pasangan suami istri Manaf dan Heni Sudiar terpukul karena harus berpisah selamanya dengan bayi mereka, Hanan Hanafi.

Sang bayi sempat ditahan dua minggu karena keluarga miskin asal Desa Karyamukti, Kecamatan Lemahabang, Karawang, itu tidak mampu membayar biaya perawatan sebesar Rp12 juta.

Sudah selesai

Juru bicara BPJS Kesehatan Pusat Nopi Hidayat, mengungkapkan kasus-kasus yang terkait dengan pemegang kartu BPJS Kesehatan yang berakhir dengan nyawa melayang itu sudah selesai.

"Pihak RS sudah klarifikasi dan kasusnya sudah selesai," kata Nopi, tadi malam.

Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta menyerukan perombakan total BPJS Kesehatan. Karena penghargaan dengan pelayanan yang diberikan sangat berlawanan.

"Memang banyak tidak enaknya, kenyataan di lapangan begitu. Yang salah ialah manajemen BPJS Kesehatan," ujarnya.

Baginya, BPJS Kesehatan yang beroperasi sekitar 2014 itu sudah waktunya mengganti kepemimpinan dengan kandidat dari pakar asuransi lain yang lebih andal.

Selain itu, kata dia, permasalahan lain ada pada regulator yakni Kementerian Kesehatan dalam penetapan tarif.

"Tarifnya bukan seperti WHO inginkan. WHO juga mengimbau penjamin kesehatan nasional mesti melaksanakan empat pilar, yakni norma, standar pelayanan nasional, pedoman, dan aturan global lain. Indonesia sampai detik ini tidak memiliki standar pelayanan nasional," tukas Marius.


(YDH)