Pemerintah Diminta Mengevaluasi Kebijakan Bebas Visa

Anggi Tondi Martaon    •    Senin, 17 Apr 2017 16:35 WIB
berita dpr
Pemerintah Diminta Mengevaluasi Kebijakan Bebas Visa
Ilustrasi wisatawan mancanegara. Foto: ANT/ Dewi Fajriani

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi I DPR RI meminta pemerintah melakukan evaluasi atas kebijakan bebas visa. Sebab, kebijakan tersebut dinilai belum menyentuh implementasi tujuan meningkatkan kunjungan wisata mancanegara.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais berdasarkan paparan yang disampaikan Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu RI, Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM, Kemenaker dan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Mancanegara Kemenpar RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait implementasi kebijakan bebeas visa yang sudah berjalan selama dua tahun.

"Bahwa banyak pelanggaran, maupun ketidakefektifan bebas visa itu," kata Hanafi di ruang rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, 17 April 2017.

Politikus PAN itu mengakui bahwa kebijakan bebas visa memberikan dampak positif bagi devisa negara. Namun, kebijakan tersebut pun dinilai banyak memberikan dampak negatif.

Pertama, kata Hanafi, kebijakan tersebut tidak memberikan dampak besar terhadap devisa negara. Padahal, jumlah negara yang masuk dalam aturan bebas visa sebanyak 169 negara.

"Itu artinya tidak menganggap ini penting, dan kita juga rugi karena sudah men-declare bebas visa lantas tidak ada benefit ekonomi dan wisatawan datang kemari," ungkap dia.

Kedua, lanjut Hanafi, banyak warga negara yang diberikan bebas visa justru melakukan pelanggaran. Diantaranya over stayer atau bahkan melakukan tindak pidana selama berkunjung ke Indonesia.

 "Baik itu pidana yang kejahatannya macam-macam. Itu kita inign dievaluasi," sebut dia.

Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut. Selain itu, dia mengingatkan agar pemerintah menyeleksi kembali negara-negara yang diberikan kebijakan bebas visa. Sebab, tak semua negara yang sudah diberikan kebijakan tersebut memberikan keuntungan terhadao pendapatan negara.

"Karena ujungnya kita ingin dengan bebas visa itu kita ingin menambah devisa dan pendapatan engara. Kalau kita sudah kehilangan PNBP, tadi disampaikan sudah lebih dari Rp1 triliun akibat bebas visa itu, sementara ada fakta, tidak punya data, berapa wisatawan yang spending ekonominya bisa mengganti Rp1 triliun itu, itu kan sama saja kita rugi. Itu yang kita inginkan supaya ada evaluasi yang lebih ketat dan disiplin," tegasnya.


(ROS)

Kematian Saksi Kunci KTP-el (3)

Kematian Saksi Kunci KTP-el (3)

5 hours Ago

Sebuah perusahaan asal Amerika Serikat ikut menyediakan teknologi perekaman KTP-el. Terselip na…

BERITA LAINNYA