Nasib 7 Parpol Ditentukan 5 Januari

Fiona Yosefina    •    Rabu, 03 Jan 2018 12:38 WIB
bawaslupilpres 2019pemilu serentak 2019
Nasib 7 Parpol Ditentukan 5 Januari
Gedung Bawaslu di Jakarta Pusat. Foto: Medcom.id/Fiona

Jakarta: Nasib tujuh parpol yang dinyatakan tak lolos dalam penelitian administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal ditentukan pada 5 Januari 2018. Di tanggal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal melakukan mediasi untuk menentukan apakah parpol-parpol itu layak atau tidak menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Mediasi pertama akan dilaksanakan 5 Januari. Kami usahakan ketujuh parpol itu semua dapat dimediasi. Kalau tidak memungkinkan, dilanjutkan 6 Januari. Mediasi maksimal dua hari," kata Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, menukil Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bawaslu No 18 Tahun 2017, kemarin.

Mediasi akan dipimpin seorang anggota Bawaslu. Tujuan utama mediasi adalah menghadirkan kesepakatan antara termohon--dalam hal ini KPU--dan pemohon, yakni tujuh parpol yang mengajukan keberatan.

Hasil dari mediasi adalah sepakat dan tidak sepakat. Jika hasilnya tidak sepakat, penyelesaian sengketa akan dilanjutkan ke tahap adjudikasi seperti tertuang di Pasal 25 hingga Pasal 35 Peraturan Bawaslu No 18 Tahun 2017.

"Penyelesaiannya dilakukan di pengadilan," kata Fritz.

Baca: Partai Idaman Kembali Ajukan Gugatan ke Bawaslu

Sebanyak tujuh parpol, yakni Partai Republik, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Bhineka Indonesia, Partai Idaman, Partai Swara Rakyat Indonesia, Partai Indonesia Kerja (PIKA), dan Partai Rakyat mengajukan permohonan sengketa proses pemilu ke Bawaslu pada Jumat, 29 Desember 2017.

Musababnya, ketujuh parpol itu dinyatakan tak lolos dalam penelitian administrasi oleh KPU untuk menjadi peserta Pemilu 2019.

Parpol-parpol itu diberikan durasi tiga hari kerja setelah penyerahan surat keputusan untuk memperbaiki berkas permohonan. Yakni, pada 2 hingga 4 Januari 2018.

KPU tak meloloskan ketujuh parpol itu karena dianggap kurang memenuhi persyaratan dokumen yang wajib diserahkan. Selain itu, hasil penelitian administrasi terhadap daftar kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/kota tidak memenuhi syarat.




(UWA)