Pemerintah Diminta Selesaikan Draf UU Uang Kartal

Damar Iradat    •    Selasa, 17 Apr 2018 13:21 WIB
transaksi non tunai
Pemerintah Diminta Selesaikan Draf UU Uang Kartal
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Foto: MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung rancangan undang-undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal. DPR akan memasukkan pembahasan RUU ini ke dalam prioritas 2018.
 
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan, pembatasan transaksi tunai memiliki banyak manfaat. DPR akan mendukung pemerintah agar undang-undang tersebut segera direalisasikan.
 
"Salah satu upaya konkret dukungan DPR adalah memastikan RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal masuk dalam prioritas tahun 2018," kata Bamsoet di Kantor PPATK, Jalan Ir. H. Juanda, Jakarta Pusat, Selasa, 17 April 2018.

Baca: Dorong Cashless Society, MasterCard Uji Coba Transaksi dengan Cincin

Menurut Bamsoet, tujuan utama penyusuan RUU ini untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. DPR berharap RUU dapat diterapkan dan mampu menjadi kebijakan yang manfaatnya sesuai tujuan.
 
"Kalau pemerintah satu dua bulan ini selesai drafnya dan menyerahkan ke DPR, kita akan bekerja, dan yang mengerjakan panja komisi III," tuturnya.
 
Bamsoet meyakini, setelah pemerintah menyerahkan draf RUU ke DPR, pihaknya bakal bekerja cepat. Ia menyebut, RUU ini bisa saja rampung dibahas dan diundangkan sebelum Pilpres 2019.
 
"Banyak konsekuensi logis kalau undang-undang ini kita undangkan sebelum pilpres, tidak hanya pilpres, termasuk pilkada serentak, pileg dan pilpres tahun depan," tegasnya.




(FZN)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA