Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari surat dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK DPR RI. DPR meminta Miryam S. Haryani dihadirkan dalam rapat Pansus pada Senin 19 Juni 2017.
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, surat diterima KPK 15 Juni 2017 ditujukan kepada Ketua KPK Agus Rahardjo. "Setelah surat diterima, kita bahas lebih lanjut. Akan kita respons sesuai prosedur persuratan," kata Febri, Jumat 16 Juni 2017.
Ia mengatakan, KPK bakal menanggapi surat tersebut berdasarkan ketentuan hukum dan aturan terkait pemanggilan Miryam. Miryam diketahui merupakan tersangka pemberi keterangan palsu dalam sidang kasus korupsi KTP-el beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Pansus Hak Angket KPK berencana memanggil Miryam. KPK diminta mengizinkan politikus Partai Hanura itu datang ke forum Pansus.
"Kalau dia (KPK) ini tidak memberikan izin, itu bisa dikenakan pasal penyanderaan (sebagaimana diatur dalam KUHP). Harus hati-hati," kata Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Kamis kemarin.
Politikus Partai NasDem itu menambahkan, pihaknya akan melayangkan surat permohonan kepada KPK untuk mengizinkan Miryam hadir dalam forum Pansus. Permohnan itu sebagai wujud penghormatan Pansus terhadap KPK.
Ia juga mengatakan, pemanggilan terhadap Miryam dalam rangka mengonfirmasi dan mengelaborasi surat yang dilayangkan Miryam ke Pansus. Surat itu berisi bantahan Miryam bahwa ditekan oleh sejumlah anggota komisi III untuk mencabut BAP.
(FZN)
Di pansus hak angket, KPK bisa memilah keterangan yang bisa diberikan.
Fahri tak mau ada yang main-main dengan DPR.
Pansus Hak Angket KPK DPR diyakini tak bakal berani memboikot anggaran buat KPK dan Polri.
Hasto menginstruksikan Fraksi PDI Perjuangan tidak menciptakan ketegangan baru antarinstitusi. DPR, KPK dan Polri seharusnya mengu…
NasDem tak akan ikut pada varian baru di pansus.
Sekjen PPP Arsul Sani belum mau menanggapi lebih jauh, terkait wacana pansus angket yang tidak mau membahas anggaran Polri dan KPK…
Miryam Siap Bicara di Pansus Angket
Tersangka kasus dugaan kesaksian palsu dalam perkara proyek KTP elektronik Miryam S Haryani mengaku siap jika harus hadir dalam ra…
Para profesor ini diminta lebih peduli terhadap Pansus RUU Pemilu.
14 lewat email dan empat yang datang langsung.
Polemik wacana penghentian dana KPK dan Polri bermula dari surat penolakan terhadap permintaan pansus angket untuk mendatangkan Mi…
Selama berpuasa, kita tetap harus menjaga kondisi tubuh agar tetap terhidrasi.
Dalam sebuah studi yang dilakukan pada 2007, ditemukan bahwa air kelapa baik dikonsumsi untuk menceg…
Aksi terorisme diduga dilakukan aktor yang sudah sejak lama terindikasi terlibat terorisme.
Proses komunikasi politik terus dilakukan, baik antarpartai pendukung pemerintah maupun melibatkan nonkoalisi pendukung pemerintah…
Pada tahun ketiga, DPR periode lalu bisa mengesahkan lebih dari 40 RUU.
Kesediaan Jokowi membuka pintu dialog dengan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah merupakan simbol bahwa Presiden berdiri…
Fasilitas dan infrastruktur memadai di kota menjadi daya tarik tersendiri bagi perantau, pemerataan pembangunan hingga ke Kabupate…
Di Indonesia untuk satu persen urbanisasi hanya bisa memberi pengaruh peningkatan sebesar empat persen.
Warga tak hanya berpindah ke kota besar, tetapi juga beralih ke kota kecil.
Pertemuan Jokowi dengan aktivis GNPF berlangsung tertutup.
Perasaan itu disampaikan saat aktivis GNPF bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana, Minggu 25 Juni.
Tak hanya pegawai di lingkungan Kemendagri, peringatan juga berlaku bagi pegawai di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan…
Tim Hukum Anies-Sandi akan bertindak tegas terhadap situs gerilyapolitik.com.
