Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari surat dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK DPR RI. DPR meminta Miryam S. Haryani dihadirkan dalam rapat Pansus pada Senin 19 Juni 2017.
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, surat diterima KPK 15 Juni 2017 ditujukan kepada Ketua KPK Agus Rahardjo. "Setelah surat diterima, kita bahas lebih lanjut. Akan kita respons sesuai prosedur persuratan," kata Febri, Jumat 16 Juni 2017.
Ia mengatakan, KPK bakal menanggapi surat tersebut berdasarkan ketentuan hukum dan aturan terkait pemanggilan Miryam. Miryam diketahui merupakan tersangka pemberi keterangan palsu dalam sidang kasus korupsi KTP-el beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Pansus Hak Angket KPK berencana memanggil Miryam. KPK diminta mengizinkan politikus Partai Hanura itu datang ke forum Pansus.
"Kalau dia (KPK) ini tidak memberikan izin, itu bisa dikenakan pasal penyanderaan (sebagaimana diatur dalam KUHP). Harus hati-hati," kata Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Kamis kemarin.
Politikus Partai NasDem itu menambahkan, pihaknya akan melayangkan surat permohonan kepada KPK untuk mengizinkan Miryam hadir dalam forum Pansus. Permohnan itu sebagai wujud penghormatan Pansus terhadap KPK.
Ia juga mengatakan, pemanggilan terhadap Miryam dalam rangka mengonfirmasi dan mengelaborasi surat yang dilayangkan Miryam ke Pansus. Surat itu berisi bantahan Miryam bahwa ditekan oleh sejumlah anggota komisi III untuk mencabut BAP.
(FZN)
Nusron menilai, keberadaan pansus angket KPK lebih banyak mudharatnya dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Sementara jika penyadapan hanya untuk keperluan intelijen dan tak digunakan untuk kepentingan pembuktian tak perlu izin pengadilan…
Angket KPK dinilai bergejolak.
pansus memeriksa kebenaran aset-aset yang disita lembaga antirasuah itu.
Mereka mempertanyakan perpanjangan masa kerja pansus.
Pertemuan itu lebih membahas soal koordinasi antara Polri dengan Komisi III DPR.
Pansus meminta masukan untuk menjadi rekomendasi.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menyebut pertemuan ini tak terkait dengan pelaporan Ketua KPK Agus Rahardjo.
Pertemuan Pansus Angket KPK dengan Polri Tak Terkait Pelaporan Agus Rahardjo
Pansus Hak Angket KPK kembali berkunjung ke Mabes Polri. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menyebut pertemuan ini tak terk…
Fraksi PAN di DPR mulai jengah dengan Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK.
Menggunakan krim pada malam secara teratur akan membuat kulit wajah terjaga elastisitas dan kesegara…
Sarapan dapat meningkatkan kinerja otak, memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, dan membantu menu…
Yandri menyebut, menteri merupakan hak prerogatif presiden.
"PAN tak akan bergeser sikapnya dan tetap akan menyampaikan penolakan dengan berbagai argumentasi."
Fahri lebih suka Undang-undang Ormas yang lama.
Pengesahan Perppu Ormas dimungkinkan dilakukan mekanisme voting.
Fahri menyebut, undang-undang yang masuk prolegnas paling banyak masuk dari pemerintah.
Indonesia perlu meningkatkan keamanan siber.
Gerindra konsisten menolak Perppu Ormas menjadi undang-undang.
Fadli memastikan pengambilan keputusan sesuai mekanisme.
Jika komposisi di rapat Komisi II tak berubah, voting kemungkinan dilakukan.
Keberadaan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dinilai penting untuk menjaga pondasi negara yakni Pancasila dan keutuhan NKRI …
Azmin akan menjadi saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiha…
