Pembahasan Perppu Ormas Terkendala Reses

Damar Iradat    •    Jumat, 14 Jul 2017 17:06 WIB
perppu pembubaran ormas
Pembahasan Perppu Ormas Terkendala Reses
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Foto: MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak bisa segera dibahas. Alasannya, Perppu itu diterbitkan pada masa sidang.
 
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Perppu seharusnya terbit pada masa reses. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 
"Ini ada masalah dengan Perppu yang terbit di masa sidang. Undang-Undang mengatur supaya disahkan pada masa sidang selanjutnya, artinya setelah reses," kata Fahri di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Juli 2017.
 
Fahri mengungkapkan, setelah masa reses berakhir, DPR akan bersidang untuk mengesahkan atau menolak Perppu. Untuk saat ini, DPR belum masuk pada substansi Perppu tersebut.

Baca: Pemerintah Perlu Sosialisasikan Perppu Ormas

Fahri menegaskan, Perppu memotong puluhan tahap yang seharusnya dilakukan sebelum undang-undang diterbitkan. Tahapan tersebut yakni, sosialisasi, tahap penyusunan naskah akademik, tahap rapat dengar pendapat dengan masyarakat, dan stakeholder.
 
"Ini Perppu tentang ormas tidak ada satupun ormas yang diajak omong. Atau stakeholder lain yang berkaitan, kan tidak ada yang diajak rapat, langsung dibuat Perppu," katanya.
 
Pemerintah resmi menerbitkan Perppu nomor 2 tahun 2017 Tentang Ormas pada Rabu, 12 Juli 2017. Perppu ini memuat larangan dan sanksi terhadap Ormas.
 
Perubahan substansial terletak dalam beberapa pasal. Pasal 59, contohnya, melarang ormas menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan lembaga pemerintahan, negara lain, atau lembaga/badan internasional, ormas lain, serta partai politik.

Baca: Pro Kontra Penerbitan Perppu Ormas

Ormas pun dilarang menerima dan memberikan sumbangan kepada pihak manapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka juga dilarang mengumpulkan dana untuk partai politik.
 
Perppu ini diyakini sebagai tindak lanjut rencana pemerintah untuk membubarkan HTI yang dianggap memiliki asas dan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, pemerintah menerbitkan Perppu ini dengan alasan, UU Ormas belum secara komprehensif mengatur mekanisme pemberian sanksi yang efektif sehingga terjadi kekosongan hukum.




(FZN)