Wiranto tak Ingin Perppu Ormas Dipolitisasi

M Sholahadhin Azhar    •    Jumat, 14 Jul 2017 14:19 WIB
perppu pembubaran ormas
Wiranto tak Ingin Perppu Ormas Dipolitisasi
Menkopolhukam Wiranto. Foto: MI/Susanto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto tak ingin Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) diperdebatkan secara berlebihan. Perppu sudah dibahas secara matang.

"Kami berpendapat bahwa jangan sampai Perppu ini dipolitisasi untuk diperhadapkan pemerintah dengan pihak-pihak lain," kata Wiranto di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2017.

Menurut dia, perumusan Perppu sudah melewati kajian secara menyeluruh. Pihaknya mengundang berbagai pakar hukum tata negara dan pakar administrasi negara.

Para pakar, kata dia, memahami ada urgensi mendesak yang memaksa aturan tersebut segera dibentuk. Dia pun menampik tudingan banyak pihak bila pemerintah merekayasa regulasi tersebut.

Baca: Kejagung Siap Suplai Data terkait Ormas Menyimpang

"Banyak pihak yang menafsirkan bahwa Perppu ini seakan-akan kerjanya pemerintah, rekayasa pemerintah atau perorangan. Rekayasa di Pemerintahan pak Jokowi, direkayasa di Menkopolhukam, bukan! Sama sekali bukan!" tegas Wiranto.

Anggota Forum Advokat Pengawal Pancasila I Wayan Sudiarta menyebut, ada pertimbangan mendesak dibentuknya Perppu ini. Salah satunya, karena UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas tidak lagi relevan.

Baca: Perppu Ormas Perlu Pengawasan Ketat

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2013, ormas di bawa ke ranah peradilan untuk diproses hukum. Tapi, kata dia, langkah itu tak efektif karena bertahap dan tidak efisien.

"Kelemahannya rumit dan berbelit, tidak ada ancaman pidana. Asas contrarius actus juga tidak ada," ujar Wayan.



(OGI)