PKB Tak Masalah Presidential Threshold 20%

Astri Novaria    •    Sabtu, 15 Jul 2017 10:52 WIB
revisi uu pemilu
PKB Tak Masalah Presidential Threshold 20%
Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy---MI/Mohamad Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyelesaian lima isu krusial yang tersisa dalam RUU Pilkada dinilai masih bisa diputuskan secara musyawarah mufakat. Dalam waktu sepekan menuju rapat paripurna pada 20 Juli 2017, pergeseran sikap fraksi-fraksi untuk mencapai titik temu masih dimungkinkan terjadi.

"Masih ada waktu satu minggu untuk musyawarah mufakat. Antar-fraksi masih mungkin ada perubahan sikap. Pemerintah terus lakukan lobi-lobi secara persuasif bersama dengan pimpinan fraksi, di tingkat pansus pun juga masih membuka ruang itu," ujar Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Lukman Edy, Jumat 14 Juli 2017.

Ia membantah penundaan hingga tiga kali ini membuat ruang terjadinya barter politik. Ia menilai dalam konteks RUU Penyelenggaraan Pemilu yang menyangkut eksistensi parpol lima tahun mendatang, tidak relevan dengan barter politik atas dinamika politik hari ini.
 
"Siapa yang menjamin kepentingan politik hari ini bisa terhadap eksistensi parpol lima tahun yang akan datang?" ucap dia.

Baca: Tjahjo: Semangat Musyawarah akan Sempurnakan RUU Pemilu

Lukman mengklaim sudah ada kebesaran hati dari pihak pemerintah, juga seluruh fraksi di Pansus untuk tidak memilih voting, sehingga tak tergambar siapa yang dominan dan tidak dominan. Semua pihak, kata Lukman, membuka diri untuk musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan bulat.

"Semua mendorong agar pengambilan keputusan tingkat I dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan pengambilan keputusan tingkat II di paripurna. Sehingga skenario tanggal 20 Juli kita berharap musyawarah mufakat. Ini lebih bagus dari pada lima tahun lalu. Opsi-opsi RUU Pemilu tahun lalu berlarut-larut bahkan sampai subuh. Kini kita cukup simple dengan paket kalaupun mau dilakukan voting," paparnya.

Ia juga menilai Pemilu 2019 tidak mungkin menggunakan undang-undang lama. Sebab, undang-undang lama dinilai tak relevan lagi.

Jika menggunakan undang-undang lama, kata dia, maka tahapan-tahapan pemilu yang ada berbeda pada setiap undang-undang. Tak relevan jika digunakan pada Pemilu 2019 di mana Pilpres dan Pileg dilaksanakan serentak.

Baca: Perludem: 5 Paket Isu Krusial RUU Pemilu Terkesan Ada Kompromi Politik

Namun, Lukman meminta pemerintah tak pesimistis melihat RUU Pemilu. Sebab, pada penyampaian pandangan mini fraksi, mayoritas fraksi pendukung pemerintah memilih opsi paket A.

Pada prinsipnya, pihaknya membuka diri terhadap lima paket RUU Pemilu yang ada. Termasuk menyetujui apabila presidential threshold 20-25 persen. Meski demikian, PKB juga mengajak partai koalisi pemerintah juga memilih paket D, di mana yang menurut PKB penting bukan terletak di poin presidential threshold tetapi di isu alokasi kursi per dapil DPR RI, 3-8.

"PKB tidak masalah terlibat di angka 20 - 25 persen. Tapi ya kita lihat perkembangannya, konsolidasi fraksi-fraksi. Artinya, PKB bisa diajak di D, tapi siap juga diajak di A," pungkas dia.




(AZF)