Pemda Harus Lebih Responsif terhadap Laporan Intoleransi

Nur Aivanni    •    Selasa, 18 Oct 2016 07:11 WIB
konflik filipina
Pemda Harus Lebih Responsif terhadap Laporan Intoleransi
Mural kritik terhadap isu intoleransi/MTVN/Ahmad Mustaqim

Metrotvnews.com, Jakarta: Konflik sosial masih saja terjadi di negeri ini. Persoalan intoleransi yang kerap muncul dinilai terjadi karena soliditas pemerintah daerah masih kurang.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo menegaskan, masalah intoleransi juga terjadi lantaran pemda masih kurang responsif dalam menindaklanjuti laporan terkait masalah tersebut.

"Respons terhadap informasi atau laporan dari bawah tidak ditindaklanjuti secara cepat, artinya kurang responsif terhadap informasi," jelas Soedarmo di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin 17 Oktober.

Kemendagri, kata dia, mengingatkan kepala daerah pentingnya menjaga stabilitas daerah. Hal itu dilakukan melalui forum pelatihan kepemimpinan ketika tugas pokok pemda dijabarkan.

Soedarmo menyebut, pemerintah selama dua tahun belakangan berupaya sebaik mungkin menjaga toleransi di daerah. Selain melalui regulasi di daerah, pemerintah juga mencerahkan melalui sosialisasi.

Sayangnya, implementasi di daerah belum berjalan baik. "Implementasi di lapangan yang harus diperbaiki," tegas dia.

Soedarmo menegaskan, kepala daerah yang lalai ketika konflik terjadi harus disanksi. Apalagi, hal itu belum diatur dalam UU Pemda 23/2014.

"Sekarang masalah kelalaian apabila terjadi konflik itu memang belum ada. Mungkin perlu ada aturannya," ucap dia.

Kepala daerah harus bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sanksi juga dipercaya menjadi pemantik semangan meningkatkan kepedulian kepala daerah menjaga stabilitas di wilayah pimpinannya.

"Harus ada sanksi. Kalau enggak kaya gitu, responsifnya kurang karena tidak ada pemberian sanksi. Semua itu harus ada ketegasan," jelasnya.

Namun, Soedarmo belum bisa menjelaskan detail seperti apa sanksi yang akan diberikan. Menurut dia, hal itu perlu dibahas lebih lanjut.

Hal terpenting, kata dia, masyarakat harus dilibatkan dalam pencegahan kasus intoleransi. Kemendagri pun telah membina masyarakat soal keamanan, hukum, agama, dan lain-lain.

"Pembinaan harus dilakukan secara berkesinambungan," ujar Soedarmo.


(OJE)

Anies Baswedan Dukung Anti Kekerasan Perempuan

Anies Baswedan Dukung Anti Kekerasan Perempuan

1 hour Ago

Metrotvnews.com, Jakarta: Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara deklarasi …

BERITA LAINNYA