BURT DPR Putuskan Relokasi Lapangan Tembak Senayan

Whisnu Mardiansyah    •    Rabu, 24 Oct 2018 20:20 WIB
penembakan
BURT DPR Putuskan Relokasi Lapangan Tembak Senayan
Seorang atlet menembak tengah berlatih di Lapangan Tembak, Senayan. Foto: Antara/Sigid Kurniawan.

Jakarta: Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI menggelar rapat dengan Kemenpora, Kemensesneg, Pengelola Senayan, Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia (Perbakin) dan Polri. Rapat ini membahas insiden peluru nyasar ke Gedung DPR beberapa waktu lalu.

Kepala BURT Anthon Sihombing mengatakan hasil rapat memutuskan untuk menutup atau merelokasi lapangan tembak Perbakin di Senayan secepat mungkin.

"Kita sepakat untuk menutup atau merelokalisasi lapangan tembak segera mungkin. Kita menugaskan teman-teman lembaga terkait untuk memindahkan lapangan sesegera mungkin," kata Anthon di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 24 Oktober 2018.

Keputusan penutupan lapangan tembak Senayan sudah final. Polemik insiden penembakan dipastikan berakhir.

"Jadi (keputusan ini) sudah final, sehingga tidak ada polemik lagi. Sehingga anggota DPR tidak takut-takut lagi ke ruangannya untuk bekerja," ucap dia.

Terkait proses pemindahan pihaknya menyerahkan hal tersebut kepada kementerian terkait. Begitu pula dengan penetapan lokasi relokasi.

"Nanti mereka mencari. Kementerian terkait sudah ditugaskan. Kempora sudah dijelaskan, di Korea lapangan tembak itu 25 km dari senayannya. Di negara lain juga sedemikian rupa," jelas Anthon.

Anthon menilai, keputusan ini sudah tepat mengingat saat ini posisi lapangan tembak hanya berjarak| sekitar 300 meter dari Gedung DPR RI. Celakanya lagi, kata dia, lapangan tembak saat ini dikelilingi objek vital seperti hotel dan sekolah.

"Jadi itu sudah pantas (dipindahkan). Lapangan tembak sekarang ini kan berada dekat dengan objek vital DPR, hotel, ada sekolahan, dan restoran-restoranm" tutur dia.

Lebih jauh dalam rapat tersebut juga disepakati pningkatan keamanan di kompleks DPR, MPR, dan DPD. Perumahan pejabat negara, DPR, DPD, MPR. "Kita meminta MoU dengan kepolisian segera mungkin diimplementasikan. Dilakukan," pungkasn dia.

 


(SCI)