Platform Parpol Tidak Bisa Dipidana

   •    Rabu, 06 Feb 2019 13:46 WIB
poligami
<i>Platform</i> Parpol  Tidak Bisa Dipidana
Ilustrasi tolak poligami. Foto: Antara/Saptono

Jakarta: Kebijakan Partai Solidaritas Indonesia yang menolak poligami dan melarang kadernya berpoligami dinilai tidak bisa dipidana. Sebab, kebijakan itu merupakan platform partai yang berlaku internal dan tidak ada pemaksaan pada masyarakat untuk mengikuti.

Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan setiap partai politik, kelompok tertentu memiliki hak dalam mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan internal.

"Platform partai enggak bisa dipidana. Kalau ada yang melaporkan kebijakan suatu partai ke polisi, maka laporan itu sangat lemah. Kalau ada parpol mengeluarkan kebijakan yang dinilai menghina agama ya sudah enggak usah dipilih. Contohnya pro dan kontra syariah. Jadi dalam demokrasi ada pengusul syariah dan penolak syariah, keduanya diakomodir," ujar Ray, Rabu, 6 Februari 2019

Ray mengungkapkan, tiap orang, partai atau kelompok memiliki hak mengusung ide syariah. Dan, kelompok atau partai lain juga memiliki hak yang sama untuk menolak ide tersebut.

"Salah besar kalau hak orang menolak syariah itu dianggap melecehkan agama. Baik pengusung dan penolak ide syariah harus dihormati, mereka harus dapat tempat yang sama ," jelasnya.
 

Baca: Komnas Perempuan: Islam Tak Menganjurkan Poligami


Dia mengingatkan, pemilihan umum hakikatnya untuk memberikan kesempatan pada masyarakat menentukan partai mana yang akan mewakili mereka sebagai legislatif. "Jangan hal seperti ini dibawa ke politik. Intinya nanti ditentukan di pemilihan dan itu gunanya pemilu," ujar Ray.

Seperti diketahui, Persatuan Alumni (PA) 212 melaporkan Partai Solidaritas Indonesia ke Bareskrim Polri. PSI melalui Ketua Umumnya Grace Natalie dilaporkan karena diduga menentang syariat Islam dengan melarang kadernya berpoligami.

"Dilarang umat Islam menghujat apalagi melarang syariat yang di Indonesia dilindungi oleh Pancasila. Pernyataan Grace Natalie ini telah menyinggung Pancasila, menyinggung agama, menyinggung unsur golongan, melakukan hatespeech secara terbuka di media elektronik," ujar Sekjen Koordinator Bela Islam (Korlabi) Novel Bamukmin di Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 4 Fabruari 2019.




(FZN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

3 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA