Jakarta: Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menanggapi banyaknya spanduk penolakan Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) di sejumlah lokasi di Jabodetabek. Fahri menduga banyak pihak yang tak suka dengan berdirinya organisasi besutan Anis Matta itu.
"Enggak paham lah itu, mungkin gara-gara GARBinya mulai besar kali, mulai greget kali. Karena mau ada deklarasi ini saya dengar, saya juga diundang," kata Fahri di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Januari 2019.
Fahri enggan berspekulasi pemasangan spanduk dilakukan loyalis PKS kubu Sohibul Iman. Fahri memastikan kegiatan GARBI tak berhenti. "GARBI jalan terus ya kan, karena GARBI ini kan ormas, bukan partai politik. Dia enggak ikut partai, dia enggak punya caleg. Ngapain juga membenci GARBI," jelasnya.
Setelah adanya deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) di Jawa Barat belum lama ini, kini bermunculan spanduk penolakan organisasi tersebut di sejumlah lokasi di Jabodetabek.
Baca: PKS Dirongrong Garbi
Spanduk yang bertuliskan 'Tolak Garbi' dan di bawahnya ada tulisan 'Jabodetabek Menolak Garbi'. Ada tiga spanduk yang dipasang di antara warna hitam berlogo lambang Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sementara yang berwarna merah bertuliskan 'Garbi Ormas Haram', 'Awas Bahaya Laten Garbi' dan di bawahnya ada tulisan 'Jabodetabek Tolak Garbi'.
Sepanduk ketiga berwarna putih dengan tulisan yang sama dengan spanduk warna merah. Terpantau spanduk tersebut dipasang di Kalimalang dan Jatiwaringin. "Saya tidak tahu mas, spanduk itu sudah terpasang sejak pagi tadi," kata Danu, warga Jatiwaringin, Rabu 16 Januari 2019.
Garbi merupakan organisasi kemasyarakatan yang diinisiasi mantan Ketua Umum PKS Anis Matta.
(YDH)
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta PKS segera membayar denda Rp30 miliar yang ditetapkan pengadilan.
PKS berkomitmen mengabdi pada masyarakat dan negara.
Peninjauan kembali tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi atas keputusan yang sudah ada.
PKS Janjikan Hapus Pajak Motor dan SIM Seumur Hidup
Partai Keadilan Sejahtera berjanji memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup bila menang…
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Upaya pemerintah menggenjot pembangunan jalan tol dianggap salah satu cara untuk menekan biaya logistik.
Jika terbukti sengaja memasang pose itu, sang jaksa pun bakal terkena sanksi.
Ini dilakukan demi memuluskan langkah partainya untuk kembali tampil di arena perpolitikan nasional.
Seperti kapal Nabi Nuh, Nahdlatul Ulama mampu menyelamatkan umat dari arus pemahaman keagamaan yang menyimpang.
Usulan ini demi kepentingan melindungi seni dan kepentingan nasional.
Ruang lingkup RUU Permusikan masih sangat sempit.
Salah satu yang dikritisi soal sertifikasi.
Partai politik peserta Pemilu 2019 berlomba menyasar kelompok milenial guna mendongkrak raihan suara dalam pemilu
Dia meminta masyarakat yang keberatan memilih jalur alternatif.
Jusuf Kalla tak ingin BTP masuk dalam jajaran TKN.
KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…
