Jokowi Diminta Mempercepat Proses Pergantian Panglima TNI

Juven Martua Sitompul    •    Senin, 13 Nov 2017 00:49 WIB
panglima tni gatot nurmantyopresiden jokowi
Jokowi Diminta Mempercepat Proses Pergantian Panglima TNI
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan) berbincang dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi (kedua kiri) dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri). ANT/Rossa Panggabean.

Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Joko Widodo segera melakukan proses pergantian Panglima TNI. Sebab, masa jabatan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan berakhir pada Maret 2018.

Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri mengungkapkan tiga alasan kenapa proses pergantian Gatot harus segera dilakukan. Pertama, merujuk pada Undang-undang TNI, pergantian Panglima TNI harus mendapat persetujuan DPR.

"Dengan pengajuan nama calon Panglima TNI baru sebagai pengganti Gatot Nurmantyo dari sekarang tentu akan memberikan keleluasaan bagi DPR untuk mencermati dan memeriksa profil kandidat sebelum memberi keputusan," kata Ghufron di kantornya, Jakarta, Minggu 12 November 2017.

Kedua, lanjut Ghufron, mempercepat proses pergantianakan memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menilai sosok calon Panglima TNI. Ghufron menilai, pendapat publik bisa jadi pertimbangan bagi Presiden Jokowi.

"Meski pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden, namun sangat penting bagi Presiden untuk mempertimbangkan dan mencermati masukan dari publik," ujar dia.

Terakhir, mempercepat proses pergantian Panglima TNI dinilai dapat mempermudah proses transisi manajerial organisasi di internal Markas Besar TNI. Koalisi Masyarakat Sipil berharap sosok Panglima TNI berikutnya bisa membawa TNI menjadi semakin profesional dan modern.

Lembaga-lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil ini antara lain, Imparsial, Elsam, KontraS, Setara Institute, HRWG, Institut Demokrasi, Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Lingkar Madani Indonesia.


(DRI)