KPU Siap Hadapi Hendropriyono

Ilham wibowo    •    Selasa, 17 Apr 2018 09:34 WIB
pkpi
KPU Siap Hadapi Hendropriyono
Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan. Foto: MI/Ramdani.

Jakarta: Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Abdullah Mahmud Hendropriyono melaporkan Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Hasyim Asyari ke Polisi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap menghadapi laporan tersebut.
 
Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan sikap Ketua KPU atas lanjutan kasus PKPI merupakan pernyataan kelembagaan. Pernyataan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim PTUN sudah melalui mekanisme rapat pleno KPU.
 
"Perlu diketahui, Ketua KPU menyampaikan hal tersebut bukan sebagai pribadi, tetapi sebagai ketua lembaga (KPU) dan itu sudah melalui mekanisme rapat pleno," ungkap  Wahyu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 April 2018.
 
Pernyataan Arief yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim PTUN sifatnya belum final. Hal serupa juga berlaku terkait wacana akan mengadakan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan PTUN ke Mahkamah Agung (MA).

Baca: Sekjen PKPI Laporkan Komisioner KPU

Wahyu tak ingin polemik PKPI meluas. KPU akan berlaku adil dan setara terhadap semua partai peserta Pemilu 2019.
 
"Kami belum sampai tahapan akan mengajukan PK atau tidak. Kami baru memutuskan di rapat pleno bahwa akan mempertimbangkan pelaporan dugaan kode etik hakim PTUN ke KY. Sampai sekarang kami belum memutuskan akan melaporkan atau tidak melaporkan," bebernya.
 
Sekjen PKPI Imam Anshori Saleh menyebut pelaporan Hendropriyono dilakukan lantaran ucapan Arief dan Hasyim masuk katagori pelanggaran pidana.
 
KPU telah menetapkan PKPI menjadi peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 20. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno terbuka penetapan parpol peserta pemilu dan penetapan nomor urut parpol peserta pemilu.
 
Imam mengaku partainya keberatan dengan pernyataan Arief dan Hasyim yang berencana mengajukan PK atas putusan PTUN ke MA. Rencana Arief melaporkan hakim PTUN terkait dugaan pelanggaran etik ke Komisi Yudisial membuat kader PKPI resah.
 
"Ada kata-kata yang seolah-olah melakukan prosedur kepada PKPI. Jadi nanti kalau dilaporkan ada konsekuensi hukumnya, calon-calon bisa batal dan sebagainya, ini kan menjadi tekanan," kata Imam.




(FZN)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA