Negara Harus Hadir dalam Pertumbuhan Parpol

M Sholahadhin Azhar    •    Kamis, 14 Sep 2017 16:28 WIB
parpol
Negara Harus Hadir dalam Pertumbuhan Parpol
Direktur Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bakhtiar (kanan)/MTVN/Adin

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Variabel peran Partai Politik merosot drastis dari 59,09 poin di 2015 menjadi 52,29 di 2016.

Direktur Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bakhtiar menyebut perlunya peran pemerintah mengoptimalisasi hal tersebut.

"Negara harus hadir, bagaimana turun bersama, menghadirkan regulasi untuk perutumbuhan parpol yang sehat," kata Bakhtiar di gedung BPS, Jakarta, Kamis 14 September 2017.

Temuan merosotnya peran parpol tak bisa digunakan untuk mendiskreditkan 'pabrik' perpolitikan di Tanah Air. Selama ini, menurut Bakhtiar, belum ada regulasi ramah parpol. Keberlangsungan hidup partai hanya diserahkan pada hukum pasar.

Negara, kata Bakhtiar, tak memberi proteksi cukup pada parpol. Ia mencontohkan beberapa negara yang mengalokasikan dana 30% hingga 70% bagi parpol. Bahkan ada yang 100% seperti Uzbekistan, sementara di Indonesia hanya 0,006%.

Seharusnya, pemerintah Indonesia memperlakukan parpol seperti manusia. Perlu sumber pangan yang harus dipenuhi dan diatur, mulai lahir, tumbuh kembang, hingga mati. Ditambah ekosistem yang menunjang kinerja parpol.

"Sehebat apa pun parpol didesain, tapi ekosistem enggak diperbaiki, sama juga bohong," tegas Bakhtiar.

Peneliti Puslit Ekonomi LIPI Syarif Hidayat menyebut tergerusnya peran parpol membawa dampak tersendiri. "Kondisi ini kalau dibiarkan berkelanjutan akan berdampak serius terhadap demokrasi di Indonesia," ucap dia.

Kenyataan penurunan terjadi terkait variabel peran parpol, tentu bukan tanpa sebab. Salah satunya dikarenakan parpol tak melakukan kaderisasi. Buktinya, banyak ditemukan sistem parpol menampilkan tokoh yang itu-itu saja.

"Fenomena di Indonesia, parpol cenderung sentralistik, oligarki, enggak ada sirkulasi elite di parpol. Jadinya 4L, lu lagi lu lagi," kata Syarif.

Hal itu perlu mendapat perhatian serius karena menurunnya kinerja parpol menjadi ciri negara dengan kegagalan demokrasi. Memperbaiki kinerja parpol dan dukungan pemerintah menjadi solusi.

"Pertama harus ada perbaikan proses kaderisasi, rekrutmen parpol, dan tentunya kepemimpinan," ucap Syarif.


(OJE)