Revisi UU MD3, Hanura Minta Kewenangan DPD Diakomodasi

Renatha Swasty    •    Senin, 17 Apr 2017 21:39 WIB
uu md3
Revisi UU MD3, Hanura Minta Kewenangan DPD Diakomodasi
Gedung DPR. (MI/Susanto)

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Panja Revisi UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) Supratman Andi Agtas menyebut pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) terkait revisi UU MD3 berjalan alot. Salah satu poin krusial yakni memasukan putusan MK mengenai peran DPD.

"Fraksi Hanura ingin memasukan supaya putusan MK mengenai peran DPD pembahasan UU bisa segera ditampung," kata Supratman usai rapat di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin 17 April 2017.

Dia menyebut, usulan Hanura bakal diakomodir lantaran berkaitan dengan putusan MK. Dalam putusan, DPD harus terlibat dalam pembahasan undang-undang.

Namun, hal itu tidak bisa langsung dibahas, karena usulan tidak ada dalam DIM yang dibuat pemerintah.

Politikus Gerindra itu menyebut sudah memberikan waktu pada Hanura hingga Kamis, 19 April untuk membuat usulan. Nantinya usulan bakal dibahas bersama.

"Tapi itu tergantung apakah usulan itu diterima atau tidak oleh fraksi yang lain atau ada usulan lain. Oleh karena itu nanti pada pembahasan berikut akan kita lihat dan kita tunggu tanggapan pemerintah," tambah Supratman.

Terpisah, politikus Hanura Rufinus Hotmaulana Hutahuruk menyebut selama ini DPR telah abai pada putusan MK. Khususnya soal DPD.

Lantaran itu, pada revisi kali ini partainya mendesak supaya kewenangan DPD yang diputus MK yakni soal kewenangan merancang UU di luar prolegnas, keuangan mandiri dan sejumlah hal lain masuk dalam revisi.

"Harus (harus masuk). semua sudah sepakat. Agar DPR dalam proses perubahan MD3, diberikan ruang bisa menyelesaikan seluruh putusan MK berkaitan dengan kemandirian DPD," pungkas dia.


(LDS)

Kematian Saksi Kunci KTP-el (3)

Kematian Saksi Kunci KTP-el (3)

5 hours Ago

Sebuah perusahaan asal Amerika Serikat ikut menyediakan teknologi perekaman KTP-el. Terselip na…

BERITA LAINNYA