Wiranto Tegaskan Pasal Tipikor Final tak Ada Rumusan Ulang

Whisnu Mardiansyah    •    Jumat, 08 Jun 2018 09:18 WIB
kuhpruu kuhp
Wiranto Tegaskan Pasal Tipikor Final tak Ada Rumusan Ulang
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wirtanto - Medcom.id/Dheri Agriesta.

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wirtanto menegaskan rumusan pasal tipikor dalam revisi kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sudah final. Tak perlu ada diskusi lebih lanjut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Engga perlu titik tengah, wong ini pedomannya saja kok, delik-delik tipsus (tindak pidana khusus) itu dimasukkan di situ hanya pokok-pokoknya saja," kata Wiranto di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Juni 2018.

Wiranto menegaskan dengan adanya pasal tipikor ini sama sekali tidak meniadakan UU khusus. UU khusus tetap berlaku dan proses peradilan tetap berjalan.

"Kemudian nanti upaya pemberantasan korupsi, narkotika tetap jalan," kata Wiranto.

(Baca juga: KPK: UU Tipikor Sudah Cukup Akomodir Hukum Tindak Pidana Korupsi)

Wiranto mengklaim dengan adanya pasal tipikor, penegakan hukum tindak pidana korupsi semakin diperkuat. Pidana khusus korupsi diperkuat dengan pidana umum di KUHP.

"Bahkan lebih sempurna lagi kan diperkuat oleh lex generalis yang ada dalam KUHP.  Jangan salah sangka, jangan kemudian nuduh sewenang-wenang," pungkas dia. 

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah segera mencabut sejumlah pasal yang mengatur tindak pidana korupsi (tipikor) yang tercantum dalam revisi KUHP. Lembaga Antirasuah itu berharap pemerintah bisa mengesahkan UU Tipikor sebagai UU khusus, seperti UU Antiterorisme yang baru disahkan.
 


(REN)