DPR dan Pemerintah Diminta Mengedepankan Nilai Kenegarawanan

M Sholahadhin Azhar    •    Senin, 19 Jun 2017 12:42 WIB
revisi uu pemilu
DPR dan Pemerintah Diminta Mengedepankan Nilai Kenegarawanan
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini--MI/Adam Dwi

Metrotvnews.com, Jakarta: Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) belum kunjung selesai. Salah satu ganjalannya adalah angka presidential threshold. Pemerintah dan DPR belum sepakat berapa angka yang pas buat partai atau gabungan partai untuk menyodorkan calon presiden.

Tarik menarik kepentingan antara pemerintah dan DPR menuai kritik. "Ini preseden buruk, DPR dan Pemerintah seharusnya mengedepankan nilai kenegarawanan," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, di Kantor KPU, Senin 19 Juni 2017.

Baca: Pemerintah Ingin Presidential Threshold 20-25 Persen

Pemerintah ingin ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden di pemilihan umum 2019 sebesar 20-25 persen. Tapi, banyak partai menginginkan presidential threshold di bawah angka tersebut.

Pemerintah bahkan mengancam menarik diri dari pembahasan jika presidential threshold 20-25 persen tak diakomodir DPR. Hal ini tentu menimbulkan potensi revisi aturan batal dan kembali ke regulasi awal. "Publik akan mendapatkan ketidakpastian dari pembuat UU," pungkasnya.

Baca: Menimbang Angka Ideal Presidential Threshold

Pemilihan umum sebagai implementasi demokrasi seharusnya dilihat lebih menyeluruh. Bukan hanya kepentingan golongan. Celakanya, selama ini apa yang diperjuangkan partai maupun pemerintah kental aroma politik. Bisa dibilang revisi ini adalah kompetisi kepentingan sektoral parpol daripada memberikan yang terbaik untuk pemilu 2019. "Ini isu di tataran elite, bukan untuk bagaimana melaksanakan Pemilu yang baik," kata Titi.

Janji awal revisi aturan akan rampung pada 18 April 2017, namun bergulir hingga 18 Mei 2017. Terakhir DPR menjanjikan kesepakatan di tingkat pertama dapat dihasilkan pada hari ini, Senin 19 Juni 2017.

Meski demikian Panitia Khusus RUU Pemilu dan Pemerintah tak bisa memastikan kapan RUU Pemilu ini akan selesai, bahkan isunya revisi regulasi bakal rampung Agustus nanti.


(YDH)