DPR Bisa Tunjuk Plt Gantikan Novanto

Nur Azizah    •    Selasa, 18 Jul 2017 07:07 WIB
korupsi e-ktp
DPR Bisa Tunjuk Plt Gantikan Novanto
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Foto: MI/M Irfan.

Metrotvnews.com, Jakarta: DPR tidak mau bereaksi cepat setelah KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el). Namun, DPR bisa saja menunjuk pelaksana tugas (Plt) buat mengganti Novanto. Semua tergantung keinginan Golkar.
 
Wakil ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, bila mengacu pada Undang-undang MD3, Novanto masih berhak menjadi ketua DPR hingga ada ketetapan hukum. Siapa yang bakal menggantikan Novanto? Semua menjadi wewenang fraksi Golkar.
 
"Kalau tuntutan hukum belum final, yang bersangkutan tetap menjadi anggota DPR," kata Fadli Zon di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin 17 Juli 2017.

Baca: Novanto Dipastikan tak Maju di Pemilu 2019

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, Novanto bisa diganti jika Golkar mengajukan pergantian. Fadli menuturkan, tak menutup kemungkinan bila DPR memiliki Plt Ketua DPR. "Plt bisa saja, itu tergantung pimpinan. Kita lihat nanti di MD3 ya," ujarnya.
 
Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik setelah KPK mencermati fakta persidangan.
 
"KPK menetapkan SN dengan tujuan menyalahgunakan kewenangan sehingga diduga mengakibatkan negara rugi Rp2,3 triliun," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 17 Juli 2017.

Baca: KPK Beberkan Peran Setya Novanto dalam Kasus KTP-el   

Novanto diduga menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya terhadap jabatannya. Sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara hingga Rp2,3 triliun.
 
Agus mengatakan, KPK menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Novanto sebagai tersangka. Novanto diduga memiliki peran dalam proses perencanaan dan pengadaan.
 
Novanto dijerat Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


 


(FZN)