Kemendikbud Diminta Berembuk soal Moratorium UN

Dheri Agriesta    •    Senin, 28 Nov 2016 14:57 WIB
ujian nasional
Kemendikbud Diminta Berembuk soal Moratorium UN
Siswa SMP N 2 Juwiring, Anggita Maharani, mengerjakan Ujian Nasional di RS Dr Soeradji Tirtonegoro, Klaten, Jateng, Selasa (10/5/2016). Foto: Antara/Aloysius Jarot Nugroho

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Komisi X DPR duduk bareng untuk memutuskan rencana moratorium ujian nasional. Sebab, masalah ini menyangkut sistem pendidikan dari dasar hingga menengah atas.

Apalagi, kata Adil, neraca pendidikan sekolah yang ada di Indonesia tak sama. Karena itu, pemerintah dan DPR harus duduk bersama sebelum memutuskan rencana ini.

"Sebaiknya kami sebagai Komisi Pendidikan harus melaksanakan raker dulu, hal ini sudah saya sampaikan juga berkali-kali. Karena UN telah dianggarkan dalam APBN 2017," kata Sutan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

DPR sepakat jika pemerintah menilai UN tak punya banyak manfaat. Selama ini UN hanya dijadikan alat pemetaan, bukan lagi syarat kelulusan.

Tapi, kata dia, pemerintah seharusnya mendengar pendapat daerah terkait kasus ini. Belum lagi, pemerintah daerah selama ini sudah ditekan untuk menggelar ujian nasional berbasis komputer.

"Karenanya, kami setidaknya meminta agar ada rembuk nasional," kata dia.

Dalam rembuk nasional, pemerintah bersama DPR akan mendengarkan pendapat daerah. Jika seluruh pihak berpendapat UN memiliki banyak manfaat, berarti hal itu dapat meningkatkan pendidikan ke depan.

"Karena kita ketahui pendidikan kita butuh peningkatan mutu yang terus menerus," kata dia.

Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo membincangkan penangguhan UN. Kata dia, Presiden Jokowi setuju dengan wacana itu.

Pelaksanaan moratorium pun tinggal menunggu Instruksi Presiden (Inpres) diterbitkan. Saat ini, kata Muhadjir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah merampungkan persiapan moratorium UN.

Muhadjir telah mengumpulkan kepala dinas provinsi pendidikan se-Indonesia untuk menjelaskan hal ini secara teknis. Rencana ini ditargetkan terealisasi pada 2017.


(MBM)