Memberi Ruang Rasa Malu

Sjaichul Anwar    •    Kamis, 15 Feb 2018 06:00 WIB
pilkadapilkada 2018
Memberi Ruang Rasa Malu
Foto: Antara

MENGEDEPANKAN asas praduga tak bersalah adalah harga mati. Siapa pun tak boleh menghakimi siapa pun. Prinsipnya, sebelum keluar putusan mengikat dari pengadilan, kedudukan hak semua individu sama. Di mana pun di negeri ini.

Justru di situlah tantangannya. Lebih-lebih di tahun politik seperti sekarang. Karena, selagi proses politik pemilihan kepala daerah berjalan, ternyata beberapa calon kepala daerah ditangkap karena tersandung masalah hukum.

Lalu bagaimana? Ya, tak apa-apa, pun ketika sang calon ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Proses pemilihan kepala daerah tetap lanjut. Sampai finis.

Galibnya, memang demikian. Tak ada aturan yang melarang, bahkan individu yang berstatus tersangka, mencalonkan diri. Calon kepala daerah hanya disyaratkan tidak pernah sebagai terpidana atau mantan terpidana. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah merinci itu semua. 

Begitulah aturan mainnya. Apalagi kalau tahapan pemilihan sudah sampai masa penetapan calon. Jangankan mundur, berpikir untuk mundur saja tak bisa. Mau tidak mau, malu tidak malu, calon wajib mengikuti semua proses kontestasi pemilihan.

Kalaupun ada celah setelah penetapan, pembatalan calon cuma bisa dilakukan jika yang bersangkutan diketahui tidak memenuhi syarat. Kedapatan menggunakan ijazah palsu, misalnya. Atau sang calon meninggal. Calon kepala daerah yang dipidana sebelum tahapan pemungutan suara juga bisa dibatalkan statusnya, kecuali dia mengajukan banding.

Selain ketiga prasyarat itu, calon jangan coba-coba nekat mundur. Sanksi berat menanti: pidana dan denda, seperti termaktub dalam Pasal 191 UU 8/2015 tentang Pilkada. Calon yang sengaja balik kanan terancam penjara antara 24-60 bulan. Denda paling sedikit Rp25 miliar dan paling banyak Rp50 miliar.

Hukuman yang sama menyasar pimpinan atau gabungan pimpinan parpol. Walhasil, sampai sekarang belum ada sejarahnya ada calon mundur atau partai politik menarik dukungan di tengah gelanggang, apa pun alasannya. Bulu kuduk siapa pun bakal merinding mendapati sanksi di atas.

Kita bisa memahami, kalau ada calon mundur di tengah pertarungan, itu jelas merepotkan pemerintah dan partai politik. Mengganggu keseimbangan. Tapi, ke depan sepertinya patut dipertimbangkan ada regulasi yang memungkinan calon tersandung kasus hukum boleh mundur atau dimundurkan, misalnya, karena malu.

Sebab, kita tak bisa bayangkan, bagaimana bila calon yang telah menjadi tersangka tetap dibiarkan mengikuti pilkada, dan: menang! Celaka. Meski boleh-boleh saja, jelas ini akan mecoreng wajah demokrasi di negeri ini. 

Biarkan rasa malu, meski sejauh ini kita belum melihat--maaf--ada politikus yang menjadikan malu sebagai benteng integritas, bekerja. Berikan nurani tempat di tengah aturan yang ketat. Jangan biarkan hasil proses demokrasi kita jadi malu-maluin.


(ICH)