UKP PIP Jadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 10 Jan 2018 23:47 WIB
pancasila
UKP PIP Jadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Pramono Anung. Foto: Panca Syurkani/MI.

Jakarta: Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dipastikan bakal menjadi setingkat menteri. Unit kerja tersebut pun akan berganti nama menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, finalisasi perubahan nama UKP PIP menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dilakukan pada hari ini. Finalisasi ini melibatkan Pramono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menteri PANRB Asman Abnur, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi pada hari ini kita rapat finalisasi untuk perubahan UKP-PIP yang semula dari unit kerja presiden untuk pengamalan ideologi Pancasila karena melihat kebutuhan yang ada ini dibuat permanen dan jangka panjang sehingga tidak bergantung pada periodisasi presiden yang ada. Yang semula dari UKP-PIP sekarang berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 10 Januari 2018.

Baca: UKP-PIP Kebut Implementasikan Program

Menurut dia, Presiden Joko Widodo telah menyetujui perubahan pada UKP PIP tersebut. Bahkan, kata dia, Presiden ingin perubahan ini segera diselesaikan.

"Insyaallah ini akan kita selesaikan selambat-lambatnya satu minggu," ucap dia.

Dengan perubahan ini, lanjut dia, struktur organisasi juga akan mengalami sedikit perubahan. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nantinya akan diisi oleh Dewan Pengarah, Kepala, tiga Deputi dan ditambah dengan posisi Wakil Kepala serta Sekretaris Utama.

Posisi Dewan Pengarah tetap diketuai Megawati Soekarno Putri, yang beranggotakan Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma'arif, Said Aqil Siroj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe dan Wisnu Bawa Tenaya. 

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga tetap diisi oleh Yudi Latief. Sedangkan, tiga posisi Deputi diisi oleh Anas Saidi sebagai Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, Hariyono sebagai Deputi Bidang Advokasi dan Silverius Yoseph Soeharso sebagai deputi bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, keberadaan badan ini sangat penting. Menurut dia, ideologi Pancasila menjadi hal yang sangat urgen untuk kepentingan bangsa dalam jangka panjang, bukan semata-mata karena Presiden. 

"Tetapi siapapun yang menjadi Presiden selama ideologinya Pancasila, maka badan ini akan tetap ada," kata dia.


(JMS)

Seluruh Bisnis Novanto Terancam Disita KPK

Seluruh Bisnis Novanto Terancam Disita KPK

12 hours Ago

Penyitaan akan dilakukan jika mantan Ketua DPR RI itu tidak dapat mengembalikan uang ganti rugi…

BERITA LAINNYA