Pansus Angket Pertanyakan Kepegawaian Penyidik KPK

Husen Miftahudin    •    Selasa, 18 Jul 2017 06:23 WIB
angket kpk
Pansus Angket Pertanyakan Kepegawaian Penyidik KPK
Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa. MTVN/Husen Miftahudin.

Metrotvnews.com, Jakarta: Rapat dengar pendapat antara Panitia Khusus Angket KPK dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berujung penundaan lantaran sang menteri absen. Rapat sempat berlangsung meski penjelasan Deputi bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Setiawan Wangsaatmaja menuai kritikan.

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengaku penjelasan Kemenpan RB terkait sistem kepegawaian di lingkungan lembaga antirasywah itu jauh dari apa yang diharapkan. Setiawan dianggap berbelit karena tidak menjawab pertanyaan pansus yang sudah diajukan sebelumnya dalam undangan rapat.

"Ternyata jawaban Kemenpan hanya mempersandingkan antara pegawai tetap dengan PNS. Sementara juga dijelaskan oleh Kemenpan bahwa di KPK ada tiga jenis pegawai yakni pegawai tetap, pegawai negeri yang dipekerjakan seperti PNS atau TNI/Polri, kemudian pegawai tidak tetap," ujar Agun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 17 Juli 2017.

Pansus angket ingin menggali lebih dalam terkait dengan jabatan-jabatan yang ada di hierarki KPK. Termasuk asal-usul penyidik KPK, apakah mereka pegawai tetap, pegawai negeri yang dipekerjakan atau pegawai tidak tetap.

Dari situ, pansus akan mengkorelasi penjelasan Kemenpan RB dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap KPK. Sayangnya Menpan RB Asman Abnur tak hadir dan penjelasan Setiawan tak memuaskan rasa keingintahuan pansus angket.

"Yang kita ingin dapatkan dengan temuan BPK, katakanlah ada hal-hal yang memang adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan kedua juga adanya sejumlah penyimpangan terkait dengan sistem prosedur internalnya," papar Agun.

Sayangnya, Agun pun enggan membeberkan lebih lanjut soal hasil audit BPK terhadap KPK. Namun yang pasti, kata dia, ada ketidakpatuhan KPK yang berujung pada kerugian negara.

"Sudah pasti (ada kerugian). Bentuk ketidakpatuhannya nanti dalam forum terbuka, saya enggak mau mengungkapkan secara personal," pungkas Agun.

 


(DRI)