Pembahasan RUU Pemilu Dinilai Sarat Kepentingan

Achmad Zulfikar Fazli    •    Sabtu, 20 May 2017 17:10 WIB
revisi uu pemilu
Pembahasan RUU Pemilu Dinilai Sarat Kepentingan
Ahmad Rofik (kedua dari kiri). Foto: Metrotvnews.com/Fikar

Metrotvnews.com, Jakarta: Molornya pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu dinilai karena banyaknya kepentingan partai. Bukan mencari formula UU agar pemilu berjalan demokratis, parpol justru menunjukkan egonya masing-masing.

"RUU pemilu ini sangat dominan kepentingan partai," kata Sekjen DPP Perindo Ahmad Rofiq dalam sebuah diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 20 Mei 2017.

Ia melihat pembahasan RUU Pemilu sebenarnya tak ada yang harus diperdebatkan panjang. Saat sudah ditentukan pemilu serentak, maka otomatis tak perlu lagi ada pembicaraan mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Dia memandang UU Pemilu yang lama sudah cukup baik dan tak perlu direvisi bila ingin menciptakan kematangan demokrasi. "Bagaimana kita mau ada Undang-undang yang baik kalau setiap tahun diganti, kalau diperbaiki tak apa-apa," ucap dia.

Pembahasan RUU Pemilu di DPR masih mendek. Anggota Dewan masih belum menemui kata sepakat pada beberapa isu krusial.

Isu tersebut antara lain alokasi kursi per dapil, metode konversi suara menjadi kursi, sistem pemilu, parlementary threshold, dan presidential threshold.


(UWA)