Kebijakan Belajar 8 Jam bukan untuk Kepentingan Guru

Antara    •    Jumat, 16 Jun 2017 11:46 WIB
pendidikan
Kebijakan Belajar 8 Jam bukan untuk Kepentingan Guru
Ilustrasi--Antara/Irwansyah Putra

Metrotvnews.com, Jakarta: Kebijakan delapan jam sekolah bukan kebijakan yang berpihak kepada guru. Kebijakan tersebut bukan untuk menyelamatkan tunjangan profesi atau sertifikasi guru.

"Tidak benar berpihak pada guru untuk memenuhi beban kerja sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara," kata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi di Jakarta, Jumat 16 Juni 2017.

Unifah mengatakan, peraturan turunan tentang UU ASN jauh dari rasa keadilan. Masih ada syarat lain agar guru menerima tunjangan tersebut. "Bila selama ini pegawai negeri sipil (PNS) lain memiliki hak cuti, tidak demikian dengan guru," tuturnya.

Unifah mengaku, siap bekerja lima hari seminggu. Tapi, rencana kebijakan itu jangan diputuskan sepihak. "Arogansi pejabat yang bisa menghambat hak profesional guru," paparnya.  

Kebijakan sekolah lima hari dikritik berbagak pihak. Kemendikbud diminta membatalkan kebijakan tersebut karena dianggap tak tepat.

Baca: PBNU Minta Presiden Copot Mendikbud

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Muhadjir dinilai membuat gaduh lantaran menelurkan kebijakan lima hari sekolah.

"Kami akan kirim surat ke Presiden, karena Mendikbud bikin gaduh, minta untuk diganti," kata Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, Arifin Junaidi di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Juni 2017.


(YDH)

Sikap Setnov di Persidangan akan Menambah Berat Hukuman

Sikap Setnov di Persidangan akan Menambah Berat Hukuman

9 minutes Ago

Sikap Setya Novanto yang memilih diam tidak menjawab Hakim di dalam sidang akan menjadi poin ya…

BERITA LAINNYA